Kai Optimistis Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Bisnisnya - Beritaja

Bandung (BERITAJA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) optimistis efisiensi anggaran pemerintah yang salah satu pesannya mengurangi perjalanan dinas, tidak mempengaruhi upaya yang dijalankan oleh perseroannya.

Vice Presdent (VP) of Public Relations PT KAI Anne Purba, Jumat, menilai bahwa kebijakan efisiensi ini untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan ekonomi kerakyatan.

"Sejalan itu, KAI sendiri tetap menjalankan kereta PSO perintis. Kemudian memang kami memandang potensi ada di PNS untuk volume penumpang, tapi di sisi lain ada penggiat swasta ataupun untuk wisata dan lainnya ini kami positif melihatnya di tahun 2025-2026," kata Anne di Bandung, Jumat.

Dengan demikian, lanjut Anne, perubahan-perubahan kebijakan politik ataupun dari sisi upaya pariwisata di Indonesia, pasti bakal disesuaikan dengan kebijakan dan strategi yang disusun KAI, termasuk soal pengoperasian kereta.

"Jadi potensi-potensi itu kami nilai dan kami jalankan yang terbaik. Sehingga kita mampuagile dengan kondisi-kondisi yang ada pada saat ini," tuturnya.

Diketahui, sekarang ada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, yang menetapkan diharuskan adanya efisiensi shopping negara sebesar Rp306 triliun, yang terdiri dari anggaran shopping kementerian sebesar Rp256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.

Presiden juga mengarahankan seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah efisiensi, yang tertuang dalam diktum keempat yakni:

1. Membatasi shopping aktivitas seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar alias focus group discussion.

2. Mengurangi shopping perjalanan dinas sebesar 50%.

3. Membatasi shopping honorarium dengan merujuk pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi shopping pendukung yang tidak mempunyai output terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran pada sasaran keahlian pelayanan publik.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam corak uang, barang, alias jasa.

7. Menyesuaikan shopping APBD 2025 yang berasal dari TKD.

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025