Trends

Jurnalis Jember tolak revisi RUU Penyiaran ancam kebebasan pers - Beritaja

Sedang Trending 2 hari yang lalu
beritaja.com
Discover Millions of Products
Larangan penayangan hasil peliputan kewartawanan investigasi tentu menakut-nakuti kebebasan pers, sehingga kami dengan tegas menolak RUU Penyiaran itu

Jember, Jawa Timur (BERITAJA) - Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember tindakan tenteram untuk menolak revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran yang salah satu pasalnya menakut-nakuti kebebasan pers.

Puluhan wartawan tersebut juga melangkah mundur dan meletakkan kartu pers yang dikelilingi sejumlah lilin di bulatan DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (16/5) malam.

"Larangan penayangan hasil peliputan kewartawanan investigasi tentu menakut-nakuti kebebasan pers, sehingga kami dengan tegas menolak RUU Penyiaran itu," kata Sekretaris IJTI Tapal Kuda, Mahfud Sunardji di Jember.

Selain itu, lanjut dia, dalam revisi RUU Penyiaran itu juga menyebut bahwa penyelesaian sengketa pers diselesaikan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehingga perihal tersebut bakal tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers lantaran perihal tersebut merupakan produk jurnalistik.

"Hal itu bakal memberangus peran Dewan Pers sebagai lembaga independen yang menyelesaikan sengketa pers, sehingga RUU Penyiaran bakal tumpang tindih dengan UU Pers," tuturnya.

Baca juga: Dewan Pers tolak proses RUU Penyiaran hilangkan kebebasan pers

Baca juga: AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang Penyiaran

Sementara Anggota AJI Jember Andi Saputra mengatakan larangan penayangan kewartawanan investigasi secara tegas mesti ditolak lantaran membatasi kerja jurnalistik dan menakut-nakuti kebebasan pers.

"Pasal tersebut tidak hanya menakut-nakuti kebebasan pers, namun merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan akses info pemberitaan yang berkualitas," ucapnya.

Ia mengatakan revisi UU Penyiaran itu bakal membawa masa depan kewartawanan di Indonesia menuju masa kegelapan lantaran secara nyata membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum.

"Kami berambisi pemerintah dan DPR meninjau ulang urgensi revisi UU Penyiaran, menghapus pasal-pasal problematik yang berpotensi melanggar kewenangan kemerdekaan pers dan kewenangan publik atas informasi; dan melibatkan Dewan Pers dalam pembahasan itu," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh personil PWI Jember Sutrisno yang menilai bahwa larangan penayangan hasil liputan investigasi dalam revisi RUU Penyiaran sangat terkesan tendensius dan membungkam karya jurnalistik yang berkualitas.


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close