Istana Nilai Berlebihan Bila Kenaikan Harga Emas Dikaitkan Dengan Kondisi Ekonomi - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai dugaan sejumlah pihak yang menghubungkan kenaikan nilai emas dengan sinyal kekhawatiran kondisi ekonomi sekarang merupakan perihal yang berlebihan.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan andaikan terdapat masukan alias pandangan dari sejumlah pihak, dia berambisi masukan yang diberikan berkarakter konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Prasetyo memuji beragam pandangan yang ada dan menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menata perekonomian serta merumuskan kebijakan ekonomi bangsa.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam menata perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut Prasetyo mengutarakan bahwa kenaikan nilai emas di dalam negeri dipengaruhi oleh kenaikan nilai emas dunia, dipicu oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi yang meningkatkan permintaan emas secara signifikan.

Dia mengatakan faktor-faktor tersebut menyebabkan sistem pasar bekerja, sehingga harga-harga emas dan komoditas-komoditas utama bumi ikut naik, termasuk di dalam negeri.

Selain itu, Prasetyo menilai bahwa masyarakat Indonesia tetap menganggap emas sebagai instrumen investasi yang kondusif dan stabil. Kecenderungan kenaikan nilai emas mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi dalam corak emas.

Prasetyo juga menyebut bahwa kehadiran bank emas alias bullion bank yang sebelumnya telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi emas dengan lebih baik dan aman.

"Ini beberapa aspek yang menyebabkan kecenderungan nilai emas kita naik," pungkas dia.

Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025