Implementasi Dfc Dorong Pengelolaan Komoditas Berkelanjutan Di Ri - Beritaja

1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Implementasi strategi Deforestation and Conversion-Free (DCF) dalam pendekatan yurisdiksi dinilai mampu menciptakan pengelolaan komoditas perkebunan unggulan di Indonesia menjadi berkepanjangan dan ramah lingkungan.

"Hal ini selaras dengan upaya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia, terutama mengenai aspek legalitas," kata Direktur Climate Market and Transformation, WWF-Indonesia Irfan Bakhtiar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa DCF merupakan konsep dalam manajemen rantai pasok dan tata kelola pasar untuk memastikan bahan baku tidak berasal dari unit produksi yang mengubah ekosistem alami.

Organisasi konservasi internasional untuk perlindungan satwa dan lingkungan hidup ini menilai bahwa konsep DFC yang menyangkut aspek legalitas sangat diperlukan agar komoditas Indonesia tetap berkekuatan saing tinggi di dalam persaingan pasar global. Hal ini sebagaimana yang juga telah diadopsi oleh banyak negara tujuan ekspor, distributor, apalagi tingkat konsumennya.

Pihaknya memuji langkah pemerintah yang membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, kemudian diikuti dengan publikasi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 mengenai subyek norma pelaku perkebunan kelapa sawit di area hutan.

“Penerbitan SK Menteri Kehutanan Nomor 36 menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Kami berharap, langkah penertiban kelapa sawit di area rimba juga diikuti dengan penyelesaian yang selaras norma keberlanjutan dan patokan yang ada. Misalnya saja, penerapan sanksi, pemulihan kegunaan area dengan strategi Jangka Benah dan langkah-langkah restorasi lainnya,” kata dia menjelaskan.

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat juga disebut sebagai bukti konkret mengenai keberhasilan sinergi pemangku kepentingan dalam menjaga daya saing komoditas yang selaras kebijakan keberlanjutan DFC.

Irfan menilai dengan begitu Pemerintah Kabupaten Sintang membuktikan komitmennya terhadap pengelolaan kelapa sawit berkepanjangan dengan kekuatan kerjasama antar pemangku kepentingan dan tata kelola yang inklusif.

"Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil telah mampu menghasilkan solusi yang berakibat positif dan berkepanjangan bagi lingkungan tanpa meninggalkan kesejahteraan masyarakat. Kami mendukung penuh pengembangan model kelapa sawit berkepanjangan dengan pendampingan dan training kepada petani," kata dia.

Peraturan Bupati mengenai pemetaan sugestif dan pengelolaan areal High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) di Areal Penggunaan Lain (APL) dinilai sebagai bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Sintang dengan WWF-Indonesia.

Melalui inisiatif ini, kata dia, dua golongan tani Kabupaten Sintang sukses mendapatkan sertifikasi RSPO dengan KUD Harapan Jaya dan Koperasi Rimba Harapan. Jumlahnya saat ini tercatat ada sebanyak 458 petani yang terhimpun dalam Koperasi Rimba Harapan. Mereka menata 1.033,22 hektare lahan kelapa sawit dengan kapabilitas produksi 19.764 ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun.

Kedua koperasi yang didampingi oleh WWF-Indonesia telah menggunakan aplikasi pencatatan info rantai pasok, legalitas, dan geolokasi yang selaras dengan prinsip serta kriteria RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Aplikasi tersebut juga mampu melacak TBS hingga diterima oleh pabrik untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO).

"Dengan demikian, petani dan pelaku upaya dapat memastikan seluruh proses produksi terdokumentasi dengan baik dan transparan. Di masa depan, kami mengharapkan seluruh program berkepanjangan dapat diimplementasikan secara optimal dengan support kuat dan koordinasi efektif antar pemangku kepentingan,” kata Irfan Bakhtiar.