Trending

IESR: "Power wheeling" akselerasi pemanfaatan energi terbarukan - Beritaja

Sedang Trending 4 hari yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai diaturnya skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) bakal mempercepat pengembangan dan mengambil daya terbarukan di Indonesia.

"Yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tercapainya sasaran bauran daya terbarukan, dan net zero emission (NZE) alias netral karbon pada 2060 alias lebih awal," kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

IESR memandang patokan power wheeling untuk daya terbarukan dalam RUU EBET sepatutnya didukung para kreator kebijakan lantaran dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik, efisiensi biaya operasional, dan mendorong ekspansi jaringan listrik.

Kemudian, kerja sama antara antara wilayah usaha, dan memungkinkan aplikasi teknologi daya terbarukan yang lebih luas untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri dan transportasi, serta mengurangi beban PLN untuk membeli listrik dari pengembang.

Fabby mengatakan skema power wheeling alias pemanfaatan berbareng jaringan listrik, bukan perihal baru lantaran sudah diatur sebelumnya dalam UU Ketenagalistrikan namun tidak dijalankan.

Ia juga mengatakan bahwa power wheeling merupakan keniscayaan dengan struktur pasar kelistrikan Indonesia saat ini ialah regulated vertical integrated atau dioperasikan oleh perusahaan tunggal dan di bawah pengawasan pemerintah.

Dalam perihal ini, kata Fabby, PLN sebagai pemegang wilayah upaya terintegrasi mendapatkan kewenangan membangun dan mengoperasikan sistem transmisi, sementara pelaku upaya lain tidak mendapatkan kewenangan tersebut.

"Oleh lantaran itu, jaringan listrik semestinya dapat diakses oleh pihak lain untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pengguna, yang pada gilirannya memberikan pendapatan bagi PLN melalui biaya sewa jaringan,” ujar Fabby.

Baca juga: IESR sorong pemutakhiran kebijakan daya dan dekarbonisasi industri

Tidak hanya itu, IESR menilai penerapan skema power wheeling untuk daya terbarukan juga merupakan langkah efisien untuk mengurangi biaya pengembangan prasarana transmisi dan distribusi, dan menekan biaya keandalan (reliability cost) dengan mengoptimalkan prasarana yang sudah ada dibandingkan membangun jaringan baru.

Meski begitu, dalam rangka mencapai tujuan NZE 2060 alias lebih awal, pemanfaatan jaringan berbareng mesti dibatasi hanya untuk pembangkitan daya terbarukan sehingga menjadi power wheeling daya terbarukan (renewable power wheeling).

"Dengan ini, dapat membuka akses developer dan konsumen ke sumber-sumber daya yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan lantaran pengembangan daya terbarukan sangat tergantung pada PLN yang membeli dan menyalurkan listrik sesuai kenaikan permintaan,” papar Fabby.

Lebih lanjut, Fabby menilai, pengaturan renewable power wheeling mesti dilakukan secara ketat sehingga dapat menjaga keandalan dan keamanan pasokan listrik (security of supply) bagi konsumen dan tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem.

Pengaturan tersebut menyangkut kalkulasi tarif wheeling (wheeling charge), yang mesti memasukkan komponen biaya system losses (kerugian sistem), biaya keandalan, ancillary services (layanan tambahan) dan biaya contingency (cadangan), serta pengembangan sistem transmisi dan pengedaran tenaga listrik.

“Untuk itu, pemerintah perlu menyusun pedoman patokan yang jelas tentang metode kalkulasi tarif wheeling sehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem,” imbuh Fabby.

Baca juga: IESR: Power wheeling sorong permintaan daya terbarukan

Sementara itu, Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan, keberadaan power wheeling dapat menarik investasi di Indonesia, terutama dari perusahaan multinasional yang mempunyai sasaran menggunakan 100 persen daya terbarukan pada 2030.

Menurut Deon, kepastian akses ke listrik daya terbarukan bakal membantu perusahaan ini memenuhi sasaran dekarbonisasi dan menerapkan strategi dekarbonisasi melalui elektrifikasi rantai pasoknya.

"Di sisi lain, peningkatan permintaan daya terbarukan bakal mendorong ekspansi jaringan listrik," katanya.

Deon mengusulkan agar pemerintah menyiapkan patokan yang mendorong pembangunan dan penguatan jaringan listrik lebih optimal melalui perencanaan jaringan yang berorientasi pada penyerapan listrik daya terbarukan.

Adanya power wheeling, lanjut Deon, bakal membuka permintaan daya terbarukan dari pelanggan, utamanya golongan industri, sehingga menarik pengembangan proyek daya terbarukan dan integrasi ke jaringan PLN.

Menurutnya, selama ini banyak potensi daya terbarukan tidak dapat dikembangkan lantaran mesti menunggu listriknya dibeli oleh PLN.

"Power wheeling membikin konsumen industri dapat membeli listrik daya terbarukan untuk dimanfaatkan dalam mendukung proses industri rendah karbon alias hijau,” urai Deon.

Baca juga: IESR usulkan pembiayaan hibah dalam program transisi energi

IESR mendorong DPR dan pemerintah untuk menetapkan skema power wheeling untuk daya terbarukan dalam RUU EBET guna dan menyusun patokan pelaksanaannya yang rinci dan transparan.

"Sehingga skema ini dapat efektif mendorong pengembangan daya terbarukan, optimasi manfaatnya bagi majunya industri berkepanjangan di Indonesia dan memenuhi kebutuhan pengguna terhadap daya terbarukan, serta menarik investasi," kata Deon.


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close