Trending

HSI dorong revisi UU Polri pertegas status pegawai Polri - Beritaja

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto mendorong revisi Undang-Undang Polri, untuk mempertegas status pegawai Polri dalam entitas sipil.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, dia mengatakan pembahasan mengenai RUU Polri, mengangkat rumor krusial tentang status Polri dalam tatanan kelembagaan negara. Mengingat posisi unik yang bukan militer, tetapi juga bukan sepenuhnya sipil.

"Memposisikan status bukan militer dan bukan sipil, lampau posisinya ada dimana? lantaran tetap ada istilah aparatur sipil negara (ASN) Polri," katanya.

Keterkaitan status itu dengan identitas Polri menjadi pertanyaan mendasar, dalam konteks reformasi yang memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalui TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000.

"Setelah pemisahan dari ABRI, posisi statusnya dirancang untuk berfaedah sebagai entitas yang konsentrasi pada penegakan norma dan keamanan sipil khususnya Kamtibmas," katanya menegaskan.

Menurutnya, semangat reformasi yang memisahkan Polri dari ABRI didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan penegak norma yang responsif terhadap prinsip kerakyatan dan kewenangan asasi manusia.

"Upaya ini mesti terus dilanjutkan dengan memastikan bahwa Polri tidak hanya secara struktural, tetapi juga secara fungsional beraksi dalam kerangka sipil," pesannya.

Ia pun mencermati status kepegawaian Polri, dalam draf RUU Polri pasal 20 ayat (1) Pegawai Negeri pada Polri terdiri atas personil Polri dan aparatur sipil negara (ASN) jadi polemik dengan UU ASN.

Sebab kata dia, dalam UU ASN No 20 tahun 2023 pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud ASN adalah pekerjaan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada lembaga pemerintah.

Pada Pasal 5 UU ASN dipertegas suaranya adalah pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

"Saran kami dalam draf RUU Polri dipertegas posisi statusnya sebagai ASN, karena tidak ada tafsir status kepegawaian lainnya dalam UU ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK," katanya menegaskan.

Lanjutnya, support perangkat kesenjataan yang dimiliki Polri seperti senapan serbu dan pelontar roket merupakan senjata unik militer yang mematikan.

"Sehingga memperkuat kesan militeristik dalam wajah kepolisian, idealnya penggunaan senjata dikhususkan untuk kegunaan melumpuhkan," pesannya.

Ia menyarankan Pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU merujuk pada model kepolisian di negara-negara, yang telah sukses mendefinisikan posisi kepolisian sebagai lembaga sipil yang kuat dan independen.

"Misal seperti di Inggris alias Jerman, di mana kepolisian mempunyai identitas sipil yang kuat tanpa kehilangan otoritas dan efektivitasnya dalam penegakan hukum," pesannya.
Baca juga: Akademisi sarankan perkuat kode etik dan perilaku di lembaga Polri
Baca juga: Akademisi sarankan Kapolri pertimbangan personil Polri tugas pengawalan
Baca juga: Puan sebut RUU Polri belum bakal dibahas di DPR


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close