Hnsi: Kopdes Merah Putih Momentum Tingkatkan Taraf Hidup Nelayan - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Ahmad Yohan menilai Koperasi Desa Merah Putih menjadi momentum krusial untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup, dan kemandirian para nelayan di seluruh Indonesia.

"Nelayan Indonesia telah mempunyai payung norma yang sangat kuat di tingkat undang-undang mengenai perlindungan dan pemberdayaan, ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam," kata Wakil Ketua Umum DPP HNSI Ahmad Yohan dengan keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menindaklanjuti undang-undang tersebut, kata Yohan, telah banyak langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, baik itu dalam corak kebijakan, program, maupun anggaran agar nelayan semakin terlindungi dan berdaya.

“Upaya-upaya tersebut juga didukung langkah-langkah yang secara paralel dilakukan para pemangku kepentingan termasuk HNSI,” ujar Ahmad Yohan yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Kini, lanjut Yohan, upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan semakin mendapatkan momentum dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025.

Ia menegaskan bahwa strategi pemberdayaan nelayan dengan penguatan kelembagaan dan kemitraan upaya merupakan arahan Undang-Undang Perlindungan Nelayan yang mesti dijalankan.

Sehingga, menurut dia, dengan terbitnya Inpres 9 tentang Koperasi Desa alias Kelurahan Merah Putih menjadi momentum krusial yang wajib dioptimalkan untuk semakin meningkatkan taraf hidup nelayan di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP HNSI Agus Suherman menambahkan, dalam mendukung penyelenggaraan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 pihaknya sedang melakukan konsolidasi secara menyeluruh mengenai identifikasi dan pemetaan desa di sektor perikanan dengan melibatkan seluruh perangkat yang dimiliki HNSI, mulai dari DPP sampai pengurus kabupaten/kota.

Menurut dia, koperasi adalah soko pembimbing perekonomian rakyat Indonesia. Sehingga inisiatif Presiden Prabowo dengan KDMP tentunya mesti dimanfaatkan sebagai momentum penguatan ekonomi rakyat.

"Di sektor perikanan, nelayan mini mesti menjadi prioritas utama, ialah nelayan pekerja alias nelayan yang mempunyai kapal perikanan berukuran di bawah 5 gross tonase,” ujar Agus.

Agar tujuan besar itu mendapat hasil yang optimal, menurut Agus, proses teknis dan support aspirasi dari bawah memegang tahapan yang sangat krusial.

“Ada istilah the devil is in the details. Artinya turunan teknis memegang peranan kunci untuk kesuksesan sebuah kebijakan. Perlu ditanya dan dijaring betul, apa yang diinginkan nelayan kita, dan gimana strategi mengembangkannya,” kata Agus.

Terlebih, lanjut Agus, sasaran pemerintah untuk Koperasi Merah Putih ini cukup besar ialah sebanyak 80.000 koperasi.

Dia menyebutkan, berasas rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sektor kelautan dan perikanan setidaknya bakal disinergikan 20.000 menjadi golongan upaya yang telah ada menjadi 2.000 calon KDMP baru.

"Ini adalah sebuah pekerjaan kolosal,” ucap Agus.

Oleh lantaran itu, dia menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah khususnya dengan KKP serta kementerian/lembaga mengenai dan pemerintah wilayah untuk mendukung pelaksaan program Koperasi Desa Merah Putih ini.

“HNSI bakal membantu menyerap seluruh aspirasi nelayan di seluruh desa pesisir kita. Insya Allah dengan kerjasama dan kerja sama yang baik, niat mulia ini dapat mewujudkan tujuannya,” kata Suherman.

Baca juga: HNSI siap bekerja-sama dengan Pemerintah dukung makan bergizi gratis

Baca juga: HNSI tingkatkan kualitas SDM dengan sertifikasi untuk nelayan

Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025