Trending

HMS Center minta Menkeu evaluasi seluruh pegawai Kemenkeu - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pertimbangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kejadian hedonisme tidak terulang lagi.

Permintaan tersebut setelah mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan style hidup hedonisme pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak ialah Rafael Alun Trisambodo dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu ialah Eko Darmanto.

"Saya kira, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menkeu Sri Mulyani," kata Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menurut Hardjuno, kasus nan baru-baru ini viral hanya merupakan puncak gunung es dari style hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian perihal tersebut tidak boleh dibiarkan lantaran bisa menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial.

Berita lain dengan Judul: Mukernas IKA UINSA rekomendasikan pejabat hidup sederhana

Kecemburuan sosial ini bisa memicu instabilitas politik di tahun politik 2023-2024. Apalagi, sambung dia, kondisi ini terjadi di saat nomor kemiskinan di Indonesia meningkat.

Oleh lantaran itu, Hardjuno pun berambisi pengusutan tuntas atas kekayaan kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu nan viral di masyarakat kudu menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa kekayaan kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu lainnya. Sebab, diduga tetap banyak pejabat Kemenkeu nan mempunyai kekayaan jumbo tetapi belum terungkap.

Ia mengaku sangat prihatin dengan mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan style hidup hedonisme pegawai Kemenkeu di era Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, kasus ini terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir.

Hal ini pun menjadi pembuka kotak "pandora" atas kejanggalan jumlah kekayaan kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Apalagi, dia mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era orde baru, para pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu mempunyai kekayaan kekayaan nan cukup fantastis.

Berita lain dengan Judul: Jaksa Agung ingatkan jejeran terapkan pola hidup sederhana

“Harta kekayaannya terkadang tidak sesuai dengan penghasilan bersih normal nan diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS), termasuk tunjangan unik nan diterima secara formal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya revolusi finansial negara agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan untung bagi rakyat. Apalagi, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai memberi kontribusi lebih dari 70 persen total penerimaan APBN.

“Untuk menyelamatkan gambaran Kemenkeu, saya kira perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat bandel di Kemenkeu nan belum melapor pajak,” tutur Sasmito.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close