Trending

Heru Budi dan contoh baik dalam pelaporan gratifikasi - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu contoh baik seorang pejabat dalam kepatuhan pelaporan gratifikasi. Pada 7 Desember 2017, Jokowi pernah melaporkan piringan hitam band Metallica berjudul 'Master of Puppets' nang diterimanya dari mantan Perdana Menteri Denmark di Istana Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 28 November 2017 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benar saja, KPK menilai pemberian barang berbobot itu merupakan gratifikasi, sehingga ditetapkan menjadi peralatan milik negara melalui Surat Keputusan Nomor 219 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018.

Tak hanya itu, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta pun Jokowi sudah menunjukkan kepatuhannya terhadap pelaporan gratifikasi.

Penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari dari saat barang itu diterima, berasas Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Orang nang selalu kebagian menyerahkan benda-benda nang dikembalikan Jokowi kepada negara melalui KPK adalah Heru Budi Hartono, nang saat ini menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Masih ingat dengan foto Heru memegang gitar bas bermerek Ibanez milik pemain bas grup band Rock asal Amerika Serikat (AS) Metallica, Robert Trujillo pada 2013?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan gitar itu merupakan gratifikasi alias pemberian nang berangkaian dengan kedudukan penyelenggara negara, ialah Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo.

Sejak awal, rupanya Jokowi sudah memperkirakan gitar nang diberikan kepadanya itu mengandung unsur gratifikasi. Meskipun pada awalnya senang mendapatkan gitar itu, tapi Jokowi memilih untuk melaporkannya ke KPK, mengingat nilai gitar itu berpotensi menjadi "tidak wajar" jika sudah ditandatangani langsung oleh sang pemilik Robert Trujillo.

Sebenarnya tetap banyak lagi contoh-contoh kepatuhan Jokowi terhadap pelaporan gratifikasi nang lain. Kalau ditaksir, nilai gratifikasi nang dikembalikan Jokowi lewat tangan Heru Budi Hartono kepada negara melalui KPK, bisa mencapai Rp8,788 miliar.

Gratifikasi alias tidak

Meski tidak semua gratifikasi itu dilarang, seperti pemberian cenderamata di aktivitas pernikahan, pemberian sanak-saudara, dan lain-lain, namun setiap penyelenggara negara hendaknya menghindari gratifikasi demi menjaga integritas alias tingkat kepercayaan khalayak.

Karena gratifikasi nang diberikan kepada penyelenggara negara berpotensi menimbulkan bentrok kepentingan, mendegradasi moral, hingga nang paling ppetunjuk bisa menyebabkan "ketagihan".

Makanya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mesti menolak keras untuk menerima pemberian nang mengandung unsur gratifikasi. Terlebih jika barang nang diterima dinilai condong "tidak wajar".

UU 20/2001 telah mengatur pemisah nilai tidak wajar tersebut, ialah di atas Rp200.000 per orang dan per bulan tidak boleh melewati Rp1.000.000 dari orang nang sama.

Sementara baru-baru ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima barang berbobot dari Korea Selatan dengan nilai nang ditaksir lebih dari Rp1.000.000, usai berjalan-jalan dengan Kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta dari Stasiun Velodrome ke Pegangsaan Dua.

Pj Gubernur DKI Jakarta tidak boleh sampai alpa untuk melaporkan pemberian full album grup musik laki-laki dan wanita terkenal BTS dan Blackpink berjudul "Butter" dan "Born Pink" serta bingkai beraksara Hangeul berjudul "Mother of Pearl" dari Menteri Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-ryong ke KPK.

Untuk bingkai beraksara Hangeul mungkin harganya tetap wajar, namun album BTS dan Blackpink agak berbeda, lantaran itu produk kekayaan intelektual.

Karena setiap produk kekayaan intelektual berpotensi untuk memperoleh nilai nang lebih tinggi dari nilai campuran kedua album orisinal tersebut saat ini, nang ditaksir sekitar Rp1 jutaan.

Apalagi kedua album tersebut datang langsung dari negara pembuatnya, Korea Selatan. Tentu kelak nilainya bisa jauh lebih "tinggi" bagi mata para kolektor barang tersebut di masa mendatang.

Sebenarnya, ada langkah untuk menilai pemberian merupakan gratifikasi alias tidak, dalam laman 9 arsip kitab portabel sumber terbuka berjudul "Mengenal Gratifikasi (KPK)" di website kominfo.go.id.

Menurut penulis kitab portabel itu, jika pemberian berasosiasi dengan kedudukan kita alias ada ketentuan nang melarang, maka pemberian tersebut kudu ditolak alias dilaporkan ke KPK, walaupun kita tidak memintanya.

Metode nang digunakan untuk penentuan gratifikasi alias tidak ini dinamakan 'Prove It' alias singkatan dari Purpose, Rules, Openess, Value,
Ethics, Identity,
dan Timing.

Metode Purpose adalah pembuktian dengan memandang apa tujuan pemberian ini. Pada waktu Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut Menteri Won Hee-ryong, tentu tujuan pemberian adalah berkompromi alias berupaya memberikan gambaran nang baik kepada tuan rumah. Berdasarkan ini, maka pemberian tersebut tetap kondusif untuk diterima oleh Heru.

Metode Rules adalah pembuktian dengan memandang gimana patokan perundang-undangan mengatur tentang gratifikasi. Aturan UU 20/2001 Pasal 12 B menetapkan asas pembuktian terbalik, ialah untuk nilai pemberian Rp10 juta alias lebih, maka penerima gratifikasi nang kudu membuktikan bahwa pemberian itu bukan gratifikasi, sedangkan nilai pemberian nang kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian gratifikasi alias tidak kudu dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan metode ini, maka Heru bisa saja menerima pemberian tersebut jika percaya tidak bakal ada pihak nang bakal menuntutnya kelak.

Metode selanjutnya adalah Openess, ialah pembuktian dengan memandang sejauh mana keterbukaan alias gimana substansi keterbukaan pemberian tersebut. Apakah bingkisan diberikan secara sembunyi-sembunyi alias di depan umum? Berdasarkan ini, cukup jelas bahwa pemberian dilakukan di depan umum, sehingga cukup kondusif untuk menerimanya. Eitts, tapi tunggu dulu.

Metode berikutnya adalah Value, ialah pembuktian dengan memandang berapa nilai dari gratifikasi tersebut. Selanjutnya Ethics, ialah pembuktian dengan menilai etika alias apakah nilai moral pribadi memperbolehkan penerimaan bingkisan tersebut. Berdasarkan dua metode ini, penyelenggara negara, seperti Heru Budi Hartono, kudu bersikap lebih berhati-hati untuk menerima pemberian tersebut.

Metode berikutnya, ialah pembuktian dengan memandang identitas pemberi hadiah. Sudah jelas Korea Selatan menyatakan kesukaan mereka untuk berinvestasi pada proyek LRT Jakarta Fase 1B.

Bahkan Menteri Won sampai membawa 57 penanammodal dari negaranya untuk memandang kesempatan kerja sama di proyek tersebut. Artinya, Menteri Korsel itu datang sebagai calon rekanan, dan keberadaan Heru di LRT Jakarta mempunyai hubungan dengan jabatannya sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Metode terakhir, ialah Timing alias pembuktian dengan memandang apakah pemberian gratifikasi berasosiasi dengan pengambilan keputusan, pelayanan alias perizinan tertentu. Dalam sesi tanya jawab, Heru sempat ditanyakan oleh perwakilan Korsel mengenai gimana Heru memandang kesempatan kerja sama dengan Korea Selatan lagi untuk proyek LRT Jakarta Fase 1B.

Pertanyaan tersebut dijawab bahwa nantinya bakal ada lelang untuk menentukan pemenang tender proyek tersebut. "Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan teknis dimana keahlian Korea sudah ditunjukkan di Fase 1A. Kira-kira itu kunci, bahasa tingginya," kata Heru.

Patut diingat bahwa gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi baru nang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001 lantaran pemerintah sangat menyadari sungguh besar akibatnya terhadap integritas penyelenggara negara di depan khalayak.

Ancaman hukumannya bisa penjara seumur hidup alias paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, jika penerima gratifikasi segera melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja setelah menerimanya, maka penyelenggara negara tersebut dapat dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12C ayat 1 dan 2.

Cara melapor

Di sejumlah instansi, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pastinya sudah mempunyai unit pengendalian gratifikasi (UPG).

Unit ini berfaedah sebagai media penyelenggara negara untuk berkonsultasi mengenai pemberian-pemberian nang diterima dalam setiap kunjungan kedinasan, baik cenderamata alias apapun itu kudu dikonsultasikan. Daripada penyelenggara negara hanya berpikir-pikir sendiri mengenai barang nang diterima itu merupakan gratifikasi alias tidak, sampai jangka waktu 30 hari menurut Undang-Undang 20/2001 berakhir.
​​​​​​​
Nantinya bakal ada blangko pelaporan nang kudu diisi terlebih dulu lewat UPG alias bisa mengunduh sendiri dari laman kpk.go.id/layanan-publik/gratifikasi/formulir-gratifikasi

Setelah diisi, blangko pelaporan bisa langsung diserahkan ke UPG masing-masing instansi, alias ke gedung KPK alias melalui surat ke alamat Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. Atau melalui surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id; faksimili ke 021-5289-2459 alias website pelaporan gratifikasi online (gol) di alamat https://gol.kpk.go.id

Setiap laporan gratifikasi peralatan alias duit nang masuk kepada penyelenggara negara bakal dititipkan ke KPK, untuk ditetapkan status kepemilikannya menjadi milik negara alias milik penerima gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja. Selama itu, KPK bakal berupaya menjelaskan alias memverifikasi kepada pelapor.

Jika sudah ditetapkan menjadi peralatan alias duit milik negara, maka tanggungjawab pelapor adalah menyerahkan peralatan alias duit nang diterima dari gratifikasi itu kepada KPK alias dititipkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat dengan menginformasikan kepada KPK maksimal tujuh hari kerja, terhitung sejak tanggal penetapan status peralatan tersebut.

​​​​​​​

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close