GP Ansor minta polisi ungkap sosok APA terkait kasus Mario - BeritAja

9 bulan yang lalu

beritaja.com

Jakarta (BERITAJA.COM) - Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta Kepolisian mengungkap sosok wanita berinisial APA mengenai kasus penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Mario Dandy Satriyo (MDS).

"Kalau memang ada sosok nan berinisial APA itu, buka dong. Mana orang ini, kan gitu," kata Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta Muhamad Ainul Yakin kepada wartawan di RS Mayapada, Kuningan di Jakarta, Selasa.

Ainul Yakin menambahkan, pihaknya sudah meminta langsung kepada Kepolisian beberapa hari lampau sehingga publik tidak hanya berdasarkan dugaan semata.

"Sekarang diambilalih oleh Polda sudah makin teranglah kasusnya, sudah makin jelas," katanya.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa saksi baru berinisial APA dalam kasus penganiayaan nan dilakukan MDS, anak laki-laki pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Saudari APA itu menyampaikan dugaan perbuatan tidak baik nan dilakukan korban kepada AG," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam konvensi pers di Jakarta, Jumat.

Berita lain dengan Judul: Polda berkomitmen usut tuntas kasus penganiayaan anak pejabat DJP

Berita lain dengan Judul: Kondisi D semakin baik

Ade Ary menjelaskan, saksi APA ini meneruskan dugaan perbuatan tidak baik dengan menyampaikan kepada tersangka MDS nan notabene merupakan kawan dekat AG.

Polda Metro Jaya mulai Kamis (2/3) mengambilalih penanganan kasus penganiayaan di Pesanggrahan dengan korban D (17) oleh tersangka MDS (20) dan S (20) nan semula ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

"Dalam rangka untuk optimasi penyelenggaraan investigasi dan efisiensi dari investigasi ini. Hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi di Jakarta.

Hengki menjelaskan, kasus tersebut diambilalih dengan argumen untuk mempermudah proses penyidikan.

"Sebab, pengusutan kasus tersebut memerlukan langkah kerjasama dengan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) terkait," katanya.