Golkar Nilai Usulan Universitas Kelola Tambang Jadi Ajang Uji Ilmu - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai usulan perguruan tinggi mendapat izin untuk ikut mengelola lahan dan upaya tambang menjadi kesempatan dalam menguji pengetahuan yang didapat di bangku kuliah.

Adapun usulan tersebut sedang dikaji dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

"Ini kesempatan untuk menguji ilmunya perguruan tinggi. Bagaimana dia mengelola bisnisnya danmampu kita harapkan jika perguruan tinggi terlibatmampu menjadi role model bagi upaya pertambangan," kata Sarmuji saat ditemui awak media usai aktivitas Perayaan Natal 2024 yang digelar DPP AMPI di Kantor Partai Golkar di Jakarta, Rabu malam.

Dia meminta perguruan tinggi agar tidak hanya menjadi menara gading saja alias merasa nyaman dengan kesendirian tanpa memedulikan orang lain.

Sarmuji mengatakan keterlibatan perguruan tinggi pada pertambangan menjadi jembatan antara keilmuan yang dipelajari di kampus dengan penerapan di lapangan.

Dia juga berambisi kampus dapat mengkaji agar upaya pertambanganmampu semakin menghargai lingkungan hidup dan masyarakat lokal.

"Itu salah satu kegunaan kenapa perguruan tinggi itu terlibat dalam urusan pertambangan," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendukung usulan agar upaya mini menengah (UKM) terlibat mengelola tambang, seperti perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Baca juga: Muhammadiyah: Izin kelola tambang perlu perhatikan keahlian
Baca juga: Muhammadiyah ingatkan perlu ketentuan jelas soal kampus kelola tambang

Hal ini agar UKM tidak hanya menjadi penonton dalam bagian strategis bangsa ini. Pasalnya, UKM perlu kesempatan untukmampu naik ke level yang lebih tinggi.

"Mumpung ada kesempatan jika UKMmampu dilibatkan menurut saya sangat bagus, lantaran tidak semua urusan migas itu sebenarnya hanyamampu dikerjakan oleh perusahaan besar. Banyak yangmampu dikerjakan oleh perusahaan kecil," jelas Sarmuji.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan optimistis perguruan tinggi dan ormas keagamaan dapat mengelola lahan dan upaya tambang, meskipun mempunyai akibat yang tinggi.

“Betul bahwa untuk menambang juga tidak gampang, tetapi kita tidak boleh menjadi pesimistis atas kesempatan untuk tujuan kemaslahatan ini diberikan pada ormas keagamaan maupun juga pendidikan tinggi,” ucap Bob dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) di Jakarta, Rabu.

Bob merujuk pada keahlian Muhammadiyah dalam mengelola bisnis, rumah sakit, hingga pendidikan.

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas keagamaan yang memperoleh izin untuk mengelola lahan tambang, ialah wilayah tambang jejak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

Menurut dia, keahlian Muhammadiyah dalam mengelola rumah sakit dan upaya menunjukkan keahlian ormas keagamaan dalam berbisnis dan berusaha.

Terkait dengan keahlian perguruan tinggi, Bob menyampaikan bahwa pemberian kewenangan untuk mengelola lahan pertambangan dapat menjadi kesempatan bagi akademisi di fakultas teknologi, geologi, dan lain-lainnya untuk mengimplementasikan keilmuan mereka.

“Bahwa kandungan mineral itu tidak sebatas antara nikel, batu bara, zinc, mangan, dan sebagainya. Kalau kelak ada temuan-temuan (mineral baru), itu bakal sangat luar biasa,” ucap Bob.

Baca juga: Ketua Baleg optimis universitas dan ormasmampu kelola upaya tambang
Baca juga: Asosiasi nikel tolak ormas kepercayaan dan universitas kelola tambang

Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025