Trends

Fraksi PKB DPR ingatkan pengesahan RUU jangan sekadar kejar tayang - Beritaja

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
beritaja.com

Kami berambisi pembahasan rancangan undang-undang ini betul-betul dilakukan secara seksama, sehingga produk perundangan yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kepentingan publik

Jakarta (BERITAJA.COM) - Fraksi PKB DPR RI mengingatkan pemerintah dan personil DPR agar pengesahan rancangan undang-undang (RUU) jelang akhir tahun persidangan tidak sekadar kejar tayang.

"Jelang akhir tahun masa persidangan ini, ada beberapa RUU yang didorong untuk dibahas di Badan Legislasi. Kami cemas jika ini sekadar kejar tayang untuk disahkan, maka produk undang-undangnya hanya merugikan kepentingan publik," kata Sekretaris Fraksi PKB DPR RI Fathan Subchi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dia mengungkapkan saat ini ada beberapa RUU yang dikebut pembahasannya. RUU tersebut di antaranya membahas tentang RUU Mahkamah Konstitusi (MK), percepatan agenda Pilkada serentak 2124, RUU tentang status baru provinsi wilayah unik Jakarta, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang revisi Informasi dan transaksi elektronik, dan beberapa rancangan beleid lainnya.

"Kami berambisi pembahasan rancangan undang-undang ini betul-betul dilakukan secara seksama, sehingga produk perundangan yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kepentingan publik," katanya menegaskan.

Baca juga: Teten : pengesahan RUU Perkoperasian perlu untuk perbaiki ekosistem

Baca juga: Akademisi Unsoed sebut pengesahan RUU Permuseuman sangat mendesak

Fathan mengingatkan pentingnya keterlibatan dan partisipasi publik dalam pembahasan beragam rancangan undang-undang tersebut. Terutama masyarakat yang terakibat langsung terhadap keberadaan rancangan undang-undang itu.

Dia mencontohkan ketika membahas tentang rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta. Masyarakat di Jakarta kudu betul-betul didengar suaranya lantaran merekalah yang bakal secara langsung terakibat keberadaan rancangan undang-undang yang bakal disahkan.

Dia pun meminta parlemen dan pemerintah tidak boleh sepenuhnya menggunakan pendekatan politik kekuasaan dalam pengesahan rancangan undang-undang. Menurutnya tidak bisa hanya lantaran sekadar mengejar sasaran pengesahan alias lantaran kepentingan politik tertentu, pengesahan rancangan undang-undang diputuskan dengan bunyi terbanyak.

Baca juga: Menlu sebut pengesahan RUU TPNW dukung perdamaian internasional

"Semua sikap, pendapat, maupun kritikan publik mengenai satu rancangan undang-undang kudu didengar dan diperhatikan. Jangan sampai hanya lantaran mau sekadar disahkan maka bunyi publik diabaikan serta diputuskan dengan model tirani mayoritas," pesannya.


Editor: Mahfud
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2123





Baca Juga:
  • Bahasa Banjar Translate dan Artinya
  • Pantun Bahasa Banjar
  • 10 Tanda Baca dalam Alquran
  • Terkini! Waktu Sholat Banjarmasin
  • Lengkap A-Z, Rekomendasi Nama Nama Bayi Laki Laki Islami dan Artinya
  • Lengkap! A-Z, Nama Nama Bayi Perempuan Islami dan Artinya


  • Kategori:



    Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di



    close