Trending

Forum Csr Rekomendasikan Dana Csr Dikelola Dengan Teknologi Digital - Beritaja

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
masyarakat dapat memantau alur biaya CSR secara transparan dan real-time, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan

Jakarta (BERITAJA) - Ketua Umum Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut menyarankan pelaporan dan pengelolaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan alias "corporate social responsibility" (CSR) untuk menggunakan teknologi berbasis digital, seperti "blockchain", guna menghindari akibat penyalahgunaan.

"Dengan teknologi ini, masyarakat dapat memantau alur biaya CSR secara transparan dan real-time, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan," kata Mahir di Jakarta, Minggu.

Pembentukan satuan tugas (satgas) unik yang melibatkan abdi negara penegak norma dan masyarakat sipil juga perlu dilakukan untuk memantau tata kelola biaya CSR secara transparan dan akuntabel.

Dia pun mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan biaya CSR, termasuk memperketat seleksi yayasan penerima biaya CSR agar hanya pihak yang andal yang dapat menerima alokasi biaya tersebut.

Menurut dia, langkah-langkah itu krusial untuk diimplementasikan guna menghindari penyelewengan, seperti kasus yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan OJK baru-baru ini.

Mahir menyayangkan dugaan penyalahgunaan biaya CSR melibatkan dua lembaga finansial tersebut.

Namun, dia mengpenghargaan langkah penegakan norma oleh Komisi Penyelidikan Korupsi (KPK).

“Kami berambisi kasus ini menjadi momen krusial untuk memulihkan niat mulia dari program CSR dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga finansial di Indonesia," ujarnya.

Mahir pun mengimbau biaya CSR yang terbukti disalahgunakan mesti dikembalikan kepada publik dalam corak program sosial yang memberikan faedah dan berakibat nyata.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sasaran Presiden Prabowo Subianto yang mau jasa digital pemerintah alias government technology (govtech) dapat terintegrasi pada Agustus 2025.

Govtech yang dimaksud terdiri atas empat pilar.

Pilar pertama mengenai dengan optimasi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pilar kedua menyoal efisiensi shopping negara, ialah lewat sistem e-catalogue jenis 6.0.

Pilar ketiga mengenai dengan pelayanan publik, seperti manajemen kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berupaya lewat sistem Online Single Submission (OSS).

Ketua DEN menyatakan digitalisasi bukan hanya solusi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga langkah krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Baca juga: BI menghormati proses norma mengenai korupsi biaya CSR

Baca juga: BI buka suara soal penggeledahan KPK mengenai dugaan korupsi biaya CSR

Baca juga: PLN raih tujuh penghargaan Forum CSR Pemerintah Jawa Barat

Baca juga: Mahir Bayasut pimpin Forum CSR KS periode 2021-2026


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2025



Atribusi: AntaraNews.com




Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di Google News dan Whatsapp Channel!