Trending

Erick: Pengawasan pengguna BBM subsidi lebih mudah di era digitalisasi - Beritaja

Sedang Trending 4 hari yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa pengawasan pengetatan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan oleh pemerintah, bakal lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.

"Dengan sekarang keterbukaan informasi, dengan adanya juga yang namanya digitalisasi, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan itu (pengetatan penggunaan BBM subsidi)," kata Erick di sela menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.

Erick menyampaikan bahwa Kementerian BUMN mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang semestinya didapat oleh masyarakat, bukan hanya BBM subsidi termasuk listrik dan gas.

Baca juga: Erick: Penggunaan bioetanol wujudkan swasembada daya ke depan

"Tentu masyarakat yangmampu tidak boleh mempergunakan BBM yang bersubsidi, seperti juga listrik," tuturnya.

Sebelumnya, Erick menyebut pihaknya mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Menurut dia, tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang semestinya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

Erick juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dari wacana tersebut. Tetapi dia menyebutkan, saat ini wacana tersebut tetap didiskusikan di antara kementerian terkait.

Baca juga: Erick: Pengetatan BBM subsidi menyesuaikan ekonomi masyarakat Indonesia

Erick pun berambisi agar perihal tersebut tidak menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran perihal itu bakal memberi manfaat, di mana penyaluran BBM bersubsidi bakal lebih tepat sasaran.

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM pada bulan Januari tidak naik, pada bulan Maret, April tidak naik, lantaran kan daya beli masyarakat lagi tertekan," ucap Erick.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika membahas persoalan penggunaan bahan bakar minyak yang berasosiasi dengan defisit APBN 2024.

Baca juga: Menteri BUMN raker Komisi VI DPR minta PMN Rp44,24 triliun di 2025

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close