"entrepreneurial Spirit" Dan Demokrasi Ekonomi - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Ketika publik ramai memperbincangkan kasus pagar laut, muncul reaksi bahwa kasus itu tidak hanya terjadi di perairan Tangerang, tapi juga di beragam wilayah lain di Tanah Air.

Laksana puncak gunung es yang menjulang tinggi di tengah samudera, monopoli pemanfaatan ruang sebenarnya telah lama terpendam dan dibiarkan.

Kasus itu telah memberikan momentum untuk melakukan koreksi total terhadap penguasaan ruang darat dan laut di beragam wilayah oleh segelintir orang yang melanggengkan oligarki politik-ekonomi, termasuk monopoli lahan yang memangkas area pertanian.

Sawah dan ladang yang dulunya menguning, sekarang berubah kegunaan di banyak daerah. Petani semakin tergeser, apalagi merosot menjadi pekerja tani, sementara setiap family petani hanya mempunyai tanah 0,5 hektare.

Padahal, menurut beragam sumber, satu persen masyarakat di lapisan teratas menguasai 75 persen lahan di negeri ini, sisanya 25 persen diperebutkan oleh 99 persen

penduduk.

Ketimpangan yang sangat mencolok itu adalah potret pengabaian kerakyatan ekonomi. Padahal, bumi, air, dan kekayaan alam semestinya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 konstitusi. Itu berarti, semestinya UMKM dan koperasi diprioritaskan sebagai soko pembimbing yang kuat bagi perekonomian nasional, cita-cita luhur para bapak bangsa kita yang disadari alias pun tidak, sedang dikhianati.

Paradigma meluasnya pembagian pendapatan perlu dibalik, untuk menumbuhkan perekonomian dari bawah, agar sasaran pertumbuhan 8 persen yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto mampudicapai secara berkualitas. Sebab sasaran tersebut baru mampuberakibat jika menghadirkan keadilan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, mengatasi pengangguran, memberantas kemiskinan, dan menghapus kesenjangan sosial.

Perlu pula ada strategi baru untuk menutup kondisi hollow middle, dengan melahirkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi kelas menengah yang dapat memperkuat perekonomian dalam negeri.

Di era Presiden Prabowo kita perlu mulai beranjak menjadi entrepreneurial society untuk menghadirkan pertumbuhan kualitatif yang menghapus lembah pemisah antara angka-angka statistik yang menghibur dan realitas kehidupan masyarakat yang menyedihkan.

Raymond Wen-Yuan Kao, professor emeritus di Ryerson University mengatakan, "It may take a revolution to gain political freedom, but it only needs entrepreneurship to gain economic freedom.” Dengan prinsip itu, maka kewirausahaan dapat menjadi mesin penggerak perubahan menuju kemandirian dan kerakyatan ekonomi, termasuk menggerakkan masyarakat di 75.753 desa di Tanah Air untuk menghasilkan nilai tambah demi meningkatkan kesejahteraan.

Dalam bukunya berjudul "The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits", C.K. Prahalad mengatakan bahwa korporasi besar pun dapat menimba faedah dari pemberdayaan kaum miskin sebagai "pasar laten yang selama ini terlupakan", namun dapat menyerap banyak produk dan jasa dari korporasi besar.

Profesor strategi korporasi pada Universitas Michigan itu juga mengatakan bahwa strategi demikian itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sekaligus mengentaskan kemiskinan, sehingga kaum tertinggal pun dapat memperoleh "perhatian yang bermartabat" dari sektor swasta besar, suatu untung yang sering dinikmati hanya oleh kelas menegah dan atas.

Untuk merealisasikannya, maka tata kelola penguasaan lahan perlu disempurnakan secara berkeadilan agar tidak terjadi monopoli ruang yang merugikan rakyat. Maklumat Sultan Hamengkubowono IX pada 5 September 1945 bahwa "Takhta untuk rakyat, tanah untuk rakyat" itu tetap relevan untuk diterapkan di masa sekarang, bahwa kekuasaan dan Tanah Air Indonesia ini memang untuk seluruh rakyat.

Masih terkenang ahli ekonomi terkenal asal Peru, Hernando de Soto, yang dalam bukunya "The Mystery of Capital dan The Other Path" menekankan perlunya merekam aktivitas ekonomi informal yang melibatkan UMKM di negara-negara berkembang. Ia mengadvokasi rekognisi legal terhadap kewenangan milik tanah masyarakat golongan bawah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas demi mengentaskan kemiskinan, sebagai strategi pemerataan.

Paradigma baru tentang redistribusi aset yang dikemukakannya itu juga menyorot situasi dimana rakyat yang tadinya menjadi tuan tanah akhirnya berubah menjadi “pengemis yang duduk di atas periuk emas.” Tanahnya kaya, tapi rakyatnya miskin, dan tak ikut menikmati kekayaan negerinya, lantaran aset-aset mereka hanya “menjadi modal mati.”

Kondisi serupa itu juga terjadi di Indonesia, lantaran itu andaikan entrepreneurial spirit dikembangkan, kelas menengah diperluas, koperasi diutamakan, dan UMKM diberdayakan, maka bakal terjadi perubahan besar dalam struktur perekonomian kita, sehingga golongan upaya besar hanya perlu beraksi di sektor industri untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di semua daerah.

Selama ini UMKM dan koperasi tidak mempunyai akses pasar dan pendanaan yang memadai, lantaran tidak berskala, sehingga tidak pula punya akses ke perbankan. Padahal, pemberdayaan koperasi sebagai badan upaya milik rakyat bakal menumbuhkembangkan potensi ekonomi di semua wilayah untuk menciptakan pemerataan secara berkelanjutan.

Konsep ekonomi kerakyatan seperti itu juga yang diadvokasi oleh Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bahwa dengan koperasi, maka banyak penduduk masyarakat dapat terlibat untuk membangun perekonomian dari bawah (bottom-up growth), terbalik secara diametral dari teori meluasnya pembagian pendapatan yang tidak pernah menjadi realita itu, serta teori ekonomi liberal kapitalistik yang membatasi kesempatan masyarakat golongan bawah untuk memperbaiki nasib.

Di tengah samudera pasar bebas dunia, semestinya kita tidak perlu terkekang dan tunduk kepada setiap tekanan negara lain yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalistik, karena hanya bakal melumpuhkan pelaku ekonomi dalam negeri di tengah persaingan bumi yang condong menggunakan "hukum rimba".

Lihat saja gimana Amerika Serikat bertikai dengan Kanada, Meksiko, dan China akibat kebijakan Presiden Donald Trump meningkatkan tarif 25 persen terhadap produk ekspor mereka. Intisari dari perselisihan itu adalah tekad untuk mendahulukan kepentingan dalam negeri.

Kita dapat menarik pelajaran dari langkah negara-negara itu memihak kepentingan dalam negerinya masing-masing, dengan menggelorakan semangat "Indonesia First". Perjanjian WTO pun mamputidak dipatuhi ketika kepentingan dalam negeri diprioritaskan. Perlu kita mewaspadai eskalasi perang jual beli tersebut yang dapat berakibat pada pemasukan devisa ekspor dan keahlian pelaku ekonomi dalam negeri.

Dibutuhkan strategi yang tepat untuk memberdayakan pelaku ekonomi di semua daerah, tanpa mengorbankan eksistensi korporasi besar, serta kerja sama upaya dan ekonomi dengan negara-negara lain, sebagai perwujudan kerakyatan ekonomi yang perlu diciptakan untuk menghadirkan keadilan. Sebab absennya keadilan ekonomi, yang menyuburkan monopoli ruang, telah melahirkan oligarki ekonomi-politik yang menyayat hati rakyat.

Keberhasilan penataan ruang darat, laut, dan udara tidak diukur dari seberapa banyak ruang-ruang itu dikuasai oleh segelintir pelaku ekonomi di lapisan teratas piramida sosial, melainkan dari kenaikan taraf hidup masyarakat di lapisan bawah, termasuk kaum buruh, petani, nelayan serta pekerja-pekerja lainnya di beragam daerah, yang tetap merangkak di sektor informal. Ini mamputerjadi andaikan kita menerapkan strategi pertumbuhan dari bawah agar terjadi pemerataan secara berkeadilan.

Satu contoh sederhana tentang pertumbuhan dari bawah itu dapat kita lihat di Selandia Baru yang sudah menghasilkan petani-petani sekelas pengusaha. Dalam suatu kunjungan ke sana, kita menemukan sejumlah petani yang sedang makan dan bersenang-senang di restoran Jepang. Di waktu luang, mereka pergi bermain golf. Dan para petani itu membiayai keluarganya yang bekerja di kota, bukan sebaliknya.

Dibutuhkan reorientasi strategi untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah, agar anak-cucu mereka tidak mengalami nasib seperti mereka. Sebab jika anak petani tetap menjadi petani pula dan anak nelayan tetap juga mengalami nasib seperti orang tuanya di beragam daerah, itu berfaedah pertumbuhan dari bawah belum terjadi, keadilan ekonomi dan kerakyatan ekonomi belum terjadi.

Dengan latar belakang kontemplasi di atas, maka kasus besar yang sekarang mengusik perhatian masyarakat, pagar laut di perairan Tangerang, sepatutnya dijadikan pemicu untuk membongkar gunung es di samudera monopoli ruang yang semakin dinikmati golongan ultra-kaya, tapi semakin pula menyayat rasa keadilan masyarakat yang kian capek dan resah menyaksikan "pameran" ketidakadilan itu.

Presiden Prabowo diyakini tidak bakal membiarkan masalah ini berlarut-larut. Tampilnya Prabowo sebagai kepala negara juga memberikan sinyal tegas bahwa sudah berakhir masa-masa dimana patokan norma mampuseenaknya direkayasa, disiasati, dan ditransaksikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Kalau betul norma adalah panglima, maka mantan panglima Kostrad yang sekarang menjadi Presiden RI itu dapat bertindak tegas untuk menghapus monopoli di segala bidang, agar tidak menimbulkan beragam spekulasi miring di masyarakat.

Masyarakat telah menitipkan angan besar di pundaknya untuk membangun Indonesia yang setara dan lebih sejahtera, dan kita tidak mau angan besar itu berubah menjadi mimpi besar di akhir masa jabatannya. Sebab dia mampumerealisasikannya.

*) Irman Gusman adalah Ketua DPD RI 2009-2016, senator RI asal Sumatera Barat 2024-2029

Copyright © BERITAJA 2025