Trending

Ekonom: Pemerintah Perlu Pastikan Alokasi Anggaran Ke Sektor Produktif - Beritaja

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, Pemerintah mesti memastikan efisiensi anggaran agar dialokasikan ke program yang lebih produktif.

Sebab, tanpa realokasi yang tepat, efisiensi tersebut justru menghalang pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas jasa publik.

“Misalnya, jika efisiensi hanya digunakan untuk membiayai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) alias pembangunan tiga juta rumah tanpa kalkulasi matang, kebijakan inimampu menjadi kontra-produktif,” kata Achmad kepada BERITAJA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, masyarakat kelas menengah dan bawah memerlukan lebih dari sekadar support langsung. Masyarakat memerlukan stabilitas harga, kesiapan pekerjaan, dan akses permodalan yang fleksibel.

Baca juga: Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

Adapun lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Dalam surat tersebut, pemerintah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun.

Guna mengakomodasi pengpetunjukan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos shopping yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menanggapi perihal tersebut, Achmad mengatakan bahwa inefisiensi shopping negara terjadi akibat perencanaan anggaran yang lemah, birokrasi berbelit, serta korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Program yang tidak berbasis kajian sering kali mengpetunjuk pada shopping yang mubazir. Ia juga menyoroti bahwa pemangkasan anggaran dalam jumlah besar berisiko menurunkan kualitas jasa publik dan menghalang keahlian kementerian/lembaga (K/L).

Baca juga: Ekonom: Alokasi anggaran IKN tahap II lebih rendah merupakan perihal wajar

Jika tidak diiringi dengan strategi yang jelas, lanjutnya, shopping negara yang menyusut justrumampu memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Achmad merekomendasikan lima langkah utama agar efisiensi anggaran tidak sekadar menjadi pemangkasan angka.

Pertama, perlunya pertimbangan pos belanja. K/L perlu melakukan audit internal untuk mengidentifikasi pengeluaran yang betul-betulmampu dikurangi tanpa menghalang kinerja.

Kedua, penganggaran berbasis kinerja. Setiap shopping mesti berorientasi pada hasil konkret, bukan sekadar formalitas.

Ketiga, digitalisasi dan reformasi birokrasi. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi biaya manajemen dan meningkatkan transparansi.

Keempat, pengawasan ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak merugikan jasa publik.

Kelima, realisasi biaya efisiensi ke program produktif. Dana yang dihemat mesti dialokasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung industri padat karya, dan menurunkan biaya permodalan bagi UMKM.

"Pemerintah mesti memastikan bahwa efisiensi ini tidak sekadar menjadi perangkat penghematan, tetapi juga langkah menuju reformasi anggaran yang lebih transparan dan efektif. Jika biaya hasil efisiensi digunakan untuk program yang betul-betul berfaedah bagi rakyat, maka kebijakan ini bakal mendapat support luas dari publik," ucapnya.


Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025



Atribusi: AntaraNews.com




Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di Google News dan Whatsapp Channel!