Ekonom: 100 Hari Prabowo Tunjukkan Komitmen Dalam Pengendalian Inflasi - Beritaja

1 minggu yang lalu

reformasi subsidi energi, penguatan persediaan pangan, diversifikasi konsumsi pangan lokal dan efisiensi pengedaran pangan diharapkan memberikan akibat positif

Jakarta (BERITAJA) - Ekonom Josua Pardede memandang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama kerjanya telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas nilai dan mengendalikan inflasi melalui beragam kebijakan strategis.

“Langkah-langkah seperti reformasi subsidi energi, penguatan persediaan pangan, diversifikasi konsumsi pangan lokal dan peningkatan efisiensi pengedaran pangan diharapkan dapat memberikan akibat positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Josua kepada BERITAJA di Jakarta, Kamis.

Josua menyebut terkendalinya inflasi terindikasi dari info inflasi bulan Oktober-Desember 2024 yang tetap terjaga di dalam sasaran sasaran inflasi.

Dengan upaya-upaya pemerintah mendukung terjaganya inflasi, imbuh Josua, maka pemerintah juga perlu mendorong terjaganya daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

“Sehingga pada akhirnya konsumsi masyarakat bakal dapat solid menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini,” kata Josua yang merupakan Chief Economist PermataBank itu.

Josua merinci, salah satu langkah strategis pemerintah ialah reformasi subsidi energi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah sedang melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap skema subsidi bahan bakar.

Subsidi untuk liquefied petroleum gas (LPG) tidak bakal diubah, sementara perincian mengenai subsidi bahan bakar dan listrik tetap dalam kalkulasi yang cermat.

Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengurangi beban subsidi yang mencapai sekitar 16 persen dari pengeluaran anggaran tahun sebelumnya, dengan rencana pengalihan subsidi menjadi support tunai langsung kepada family yang membutuhkan.

“Langkah ini diharapkan dapat menghemat hingga Rp200 triliun melalui penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga stabilitas anggaran dan melindungi family berpenghasilan rendah dari akibat perubahan nilai minyak global,” kata Josua.

Kemudian, kebijakan strategis yang kedua ialah mengenai dengan swasembada pangan. Dalam perihal ini, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat stok persediaan pangan pemerintah.

Langkah ini bermaksud untuk memastikan kesiapan pangan yang cukup dan stabil, sehingga dapat menekan gejolak nilai yang berpotensi memicu inflasi.

Dengan persediaan pangan yang kuat, Josua menilai bahwa pemerintah mempunyai instrumen untuk melakukan intervensi pasar guna menjaga stabilitas nilai pangan.

Ketiga, pemerintah mendorong optimasi program stabilisasi pasokan dan nilai pangan (SPHP). Dalam perihal ini, Bapanas telah menyerahkan lima unit SPHP Mobile kepada pemerintah wilayah sebagai upaya mempercepat penyelenggaraan stabilisasi pangan.

Inisiatif ini, menurut Josua, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga pasokan dan nilai pangan tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan condong meningkat.

“Dengan adanya SPHP Mobile, pengedaran pangan dapat dilakukan lebih efisien, sehingga mengurangi potensi kenaikan nilai akibat kelangkaan pasokan,” ujar dia.

Keempat, pemerintah mendorong konsumsi pangan lokal seperti sorgum melalui aktivitas penganekaragaman pangan. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga mengurangi ketergantungan pada komoditas impor yang rentan terhadap perubahan nilai internasional.

"Dengan demikian, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan nilai pangan impor dapat diminimalisir," ujar Josua.

Kelima, dalam upaya mendukung transformasi Perum Bulog, Bapanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan pangan dan distribusinya, sehingga stabilitas nilai pangan dapat terjaga dengan lebih baik.

Selain itu, Bapanas juga sudah meluncurkan Portal Satu Data Pangan untuk mendorong kebijakan pengelolaan info pangan yang jeli dan berkualitas.

“Dengan info yang terintegrasi dan akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai pangan,” kata Josua.