Efisiensi Anggaran, Menteri Pu Fokus Ke Empat Bidang Pembangunan - Beritaja

2 bulan yang lalu

Efisiensi anggaran TA 2025 berimplikasi terhadap 10 perubahan pola kerja Kementerian PU mencakup pembatalan aktivitas bentuk pembangunan prasarana dan penyelenggaraan aktivitas yang tidak prioritas

Jakarta (BERITAJA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengalihkan konsentrasi ke empat bagian pembangunan prasarana bagian pekerjaan umum tahun 2025, seiring dengan adanya efisiensi anggaran kementerian yang mencapai Rp81,38 triliun.

“Target terbagi pada empat bidang, ialah sumber daya air sebesar Rp10,70 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp12,48 triliun, cipta karya sebesar Rp3,78 triliun, dan prasarana strategi sebesar Rp1,16 triliun,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Adapun anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas hingga 80 persen, setelah pada tahun sebelumnya mempunyai anggaran sebesar Rp110,95 triliun. Hal ini menjadikan anggaran Kementerian PU tahun 2025 menjadi sebesar Rp29,57 triliun.

Pada empat bagian tersebut, beberapa rencana program yang dipaparkan oleh Kementerian PU antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 63 km, peningkatan kapabilitas dan preservasi peningkatan sepanjang 342 km, pembangunan jalan tol sepanjang 13 km, hingga pembangunan wilayah irigasi seluas 450 ha.

Dody menambahkan, efisiensi anggaran tersebut juga berakibat terhadap sejumlah perubahan pola kerja di kementerian yang dia pimpin.

Tak hanya membatalkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur, Dody juga mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa pembatalan aktivitas bentuk dan tidak prioritas.

“Efisiensi anggaran TA 2025 berimplikasi terhadap 10 perubahan pola kerja Kementerian PU mencakup pembatalan aktivitas bentuk pembangunan prasarana dan penyelenggaraan aktivitas yang tidak prioritas,” kata dia.

Beberapa di antaranya adalah pembatalan aktivitas bentuk single year contract (SYC) dan multi year contract (MYC) baru yg berasal dari rupiah murni, membatalkan pembelian perangkat baru dan optimasi perangkat berat yang ada, perjalanan dinas yang lebih selektif, peniadaan aktivitas seremonial, hingga penerapan paperless office.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos shopping sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.