Trending

DPRD Kaltim minta penegak hukum tegas sikapi maraknya tambang ilegal - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Samarinda (BERITAJA.COM) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun meminta abdi negara penegak norma bersikap tegas menyikapi kejadian tambang terlarangan Bumi Etam, karena bakal bisa menimbulkan bentrok sosial antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar.

“Kalau persoalan pertambangan batu bara terlarangan sudah kerap saya tanggapi bahwa jangan sampai abdi negara penegak norma lenggang dalam menegakkan norma ketika ada masyarakat nang terganggu, lantaran bakal timbul persoalan lain bentrok sosial,” kata Samsun di Samarinda, Jumat.

Menurutnya, untuk menegakkan norma jangan perlu ada keraguan dan pandang bulu. Artinya jika aturan/undang-undang telah dibuat tentunya ada pertimbangan dalam pembentukannya dan akibatnya jika terjadi pelanggaran.

“Kalau kemudian ada pelanggaran, artinya akibatnya pasti bakal terjadi. Nah, agar tidak terjadi maka diaturlah dalam Undang-Undang (UU) , sehingga jika segala sesuatu itu bertentangan dengan UU, maka kudu ditindak karena pasti ada akibat buruknya, nang pasti izin itu dibuat untuk keamanan negara,” kata Samsun.

Dikemukakannya, persoalan tersebut tinggal gimana penegak hukumnya menjalankan  lantaran patokan sudah ada dan wilayah penegakan norma itu ada di yudikatif (aparat penegak hukum), kemudian DPRD sebagai kegunaan pengawasan.

Politikus PDI Perjuangan ini meyakini untuk menyerahkan segala corak pelanggaran itu kepada penegak norma untuk ditindaklanjuti perihal tersebut, lantaran mereka nang punya kewenangan untuk menindaklanjuti perihal nang bertentangan dengan Undang-Undang.

“Saya percaya abdi negara penegak norma kita setara dalam menegakkan keadilan dan tegas dalam menegakkan aturan, kami berambisi kejadian tambang terlarangan tidak berkepanjangan dan kudu diakomodir untuk segera ditindak lanjuti oleh abdi negara agar nantinya bakal berakibat baik bagi masyarakat sekitar tambang,” katanya.

Sementara itu, personil Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan Agiel Suwarno juga memaparkan soal jalan umum nang digunakan pengangkutan batu bara tersebut sampai saat ini terlihat tidak ada tanggung jawab perusahaan, terbukti dengan kondisi jalan di desa nang tiap hari dilewati tersebut dalam keadaan rusak ppetunjuk.

“Saya sempat bertanya kepada masyarakat sekitar Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku PPU nang jalannya tiap hari dilewati kendaraan truk batu bara, apakah ada tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki jalan, jawaban mereka tidak sama sekali, malah makin ppetunjuk, termasuk hancurnya jalan nang sudah disemenisasi,” jelas Agiel.

Dia menerangkan perusahaan tambang terlarangan secara realisasi operasional, memang tidak ada menerapkan corporate social responsibility (CSR), dan juga Program Pembangunan Masyarakat (PPM), sehingga akibatnya jelas negatif.

Gunawan Wibisono/Fandi

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close