Trending

DPR setujui Perpu Pemilu jadi undang-undang - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh peserta rapat paripurna.

Anggota majelis peserta Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 itu pun menjawab setuju.

"Setuju," jawab anggota dewan.

Berita lain dengan Judul: DPR dan Pemerintah setujui draf Perpu Pemilu lanjut ke paripurna

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pembentukan RUU tentang Penetapan Perpu Pemilu merupakan komitmen DPR dan Pemerintah untuk memberikan kepastian norma serta support terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu, khususnya bagi empat wilayah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

"Sekaligus menjadi payung norma bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 agar melangkah lancar sukses dan demokratis," kata Tito.

Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa dalam RUU tentang Penetapan Perpu Pemilu terdapat perubahan beberapa norma dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum nang sebelumnya berlaku.

Perubahan itu, di antaranya berangkaian dengan pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi DOB; penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum; penataan wilayah pemilihan dan alokasi bangku personil DPR, personil DPD, dan personil DPRD provinsi.

Berita lain dengan Judul: Anggota DPR: Surpres Perpu Pemilu masuk DPR tolok ukur pembahasan

Kemudian, ada pula perubahan mengenai agenda dimulainya kampanye pemilihan umum personil DPR, personil DPD, dan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara.

"Serta tentang penyesuaian wilayah pemilihan dan penyesuaian jumlah bangku personil DPRD provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, selain implikasi dari pemekaran wilayah provinsi di Papua dan Papua Barat," jelas Doli.

Dengan adanya penyesuaian dan perubahan beberapa norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu, lanjut Doli, diharapkan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak tersendat dan dapat melangkah dengan lancar.

Sebelumnya, Rabu (15/3), DPR berbareng Pemerintah menyetujui RUU tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilanjutkan untuk pengambilan keputusan pada paripurna terdekat.

Persetujuan itu diambil usai Doli, nang memimpin rapat kerja berbareng Mendagri Tito Karnavian dan Staf Ahli Bidang Sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Mien Usihen Ginting, meminta persetujuan kepada seluruh personil rapat.

Berita lain dengan Judul: Wapres: Pengesahan UU Papua Barat Daya dapat percepat Perpu Pemilu



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close