Trending

DPR perpanjang bahasan RUU Hukum Acara Perdata dan revisi UU Narkotika - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, menyetujui perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut di atas sampai dengan masa persidangan kelima nang bakal datang?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani kepada seluruh peserta rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

"Setuju," jawab personil majelis peserta Rapat Paripurna Ke-20 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022—2023.

Puan menjelaskan bahwa ketua Komisi III DPR meminta perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawpetunjuk (Bamus) DPR RI pada Senin (3/4).

"Meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan Masa Persidangan Ke-V nang bakal datang," kata dia.

Pada kesempatan itu, Rapat Paripurna DPR juga menetapkan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri nang terdiri dari 30 personil dewan, dengan rincian tujuh perwakilan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), empat perwakilan Fraksi Partai Golkar, empat perwakilan Fraksi Partai Gerindra.

Kemudian, tiga orang perwakilan Fraksi Partai NasDem, tiga perwakilan Fraksi PKB, tiga perwakilan Fraksi Partai Demokrat, tiga perwakilan Fraksi PKS, dan dua perwakilan Fraksi PAN, dan satu perwakilan Fraksi PPP.

"Apakah susunan keanggotaan pansus tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.

Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh seluruh personil dan perwakilan fraksi nang datang pada Rapat Paripurna DPR RI.

Rapat Paripurna DPR RI kali ini batal menyetujui RUU tentang Landas Kontinen menjadi undang-undang.

Hal tersebut lantaran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono nang mewakili pemerintah berhalangan datang sehingga mengusulkan permohonan penundaan RUU tentang Landas Kontinen untuk diparipurnakan, sebagaimana surat nang telah diterima oleh ketua DPR pada Senin (3/4).

"Pada rapat paripurna hari ini pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dibatalkan dan dijadwalkan kembali dalam rapat Bamus DPR nang terdekat. Apakah dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab personil dewan.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri 43 orang wakil rakyat secara bentuk dan sebanyak 155 personil DPR RI lainnya mengikuti rapat secara virtual. Sedangkan 156 personil DPR RI lainnya menyatakan izin.

Hadir pula dalam Rapat Paripurna Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close