Trending

Dpd: Upaya Efisiensi Anggaran Demi Pastikan Alokasi Tepat Sasaran - Beritaja

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Kami mengpenghargaan dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan shopping pemerintah

Jakarta (BERITAJA) - Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengpenghargaan upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

"Kami mengpenghargaan dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan shopping pemerintah. Presiden mempunyai pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah," kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Presiden berkeinginan pimpin pemerintahan efisien, hapus pemborosan

Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi perihal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap keahlian pemerintahan Presiden Prabowo yang mencapai 81 persen pada 100 hari kerja pertamanya.

"Mungkin untuk pertama kali dalam sejpetunjuk seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini," katanya.

Meski demikian, dia meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat menjadi terganggu.

"Kami berambisi kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi Presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan bakal menentukan kualitas penyelenggaraan program strategis pemerintah, seperti makan bergizi gratis," ujarnya.

Baca juga: Prabowo minta para pejabat "puasa" dinas luar negeri untuk efisiensi

Untuk itu, dia mengingatkan efisiensi anggaran yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan penemuan dalam aktivitas pemerintahan.

"Efisiensi biasanya identik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Menkeu: Inpres efisiensi anggaran bakal genjot ekonomi, MBG jadi contoh

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa (28/1), Menkeu menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian/lembaga untuk mengefisienkan anggaran hingga Rp256,1 triliun.

Guna mengakomodasi pengpetunjukan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos shopping yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.


Editor: Amran
Copyright © BERITAJA 2025



Atribusi: AntaraNews.com




Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di Google News dan Whatsapp Channel!