Dki Perlu Gencarkan Sosialisasi Keadilan Gender Kepada Asn - Beritaja

3 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) beranggapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggencarkan sosialisasi tentang keadilan kelamin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tercipta budaya keadilan kelamin di rumah tangga mereka.

"Penting bagi Pemprov DKI untuk melakukan banyak sekali upaya-upaya membangun budaya keadilan kelamin di dalam rumah tangga ASN," kata personil Komnas Perempuan Theresia Iswarini saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Hal ini Theresia sampaikan mengingat tetap adanya ruang-ruang ketidakadilan kelamin di dalam rumah tak terkecuali rumah tangga para ASN.

Inilah yang menurut dia salah satunya memungkinkan suami yang berstatus sebagai ASN lampau mau menikah lagi tak meminta izin dari istri secara tertulis sehingga menikah secara siri.

"Suami kadang-kadang juga enggak izin, langsung saja melakukan perkawinan berikutnya, lantaran budaya patriarki terjadi di dalam rumah tangganya. Istri enggak boleh tahu apa urusan suami misalnya," kata Theresia.

Padahal Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang ditetapkan pada 6 Januari 2025, mengatur tentang izin beristri lebih dari seorang dapat diberikan jika ASN laki-laki memenuhi salah satunya persetujuan dari istri sah dan atasan.

Jika seorang ASN melanggar patokan tersebut dan menikah tanpa izin, bakal dikenakan balasan disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Theresia beranggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti menyiapkan sistem untuk memastikan ASN yang mau berpoligami mendapatkan izin dari istri demi mencegah terjadi nikah siri tanpa persetujuan.

Pemprov DKI menegaskan adanya Pergub Nomor 2 Tahun 2025 dapat lebih melindungi pihak family maupun anak-anak dari ASN dan bukan berfaedah untuk melanggengkan poligami.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: