Kami sudah diperintahkan menjadi financial advisor (konsultan keuangan) bagi DOB
Manokwari (BERITAJA.COM) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, siap memfasilitasi peningkatan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada wilayah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya.
Kepala DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Jumat, mengatakan peningkatan kapabilitas aparatur bermaksud agar pengelolaan anggaran wilayah otonom baru itu melangkah maksimal sesuai ekspektasi.
"Kami sudah diperintahkan menjadi financial advisor (konsultan keuangan) bagi DOB," kata Adhiputranto.
Ia menjelaskan bahwa selain melakukan pengpetunjukan teknis dan sertifikasi keahlian, DJPb juga membuka jasa akuntansi pemerintahan bagi ASN.
Program tersebut bermaksud untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai penyusunan rencana dan penyelenggaraan anggaran nan lebih efektif.
"Kemarin kita sudah kirim tim ke Kota Sorong melakukan pertimbangan dan pelatihan," ucap dia.
Ia menjelaskan bahwa tanpa adanya perencanaan anggaran nan baik, maka berakibat terhadap penyelenggaraan anggaran dan akuntabilitas finansial pemerintah.
Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintah wilayah kudu memahami konsep akuntansi pemerintahan agar dapat menghasilkan laporan finansial nan berkualitas.
"Pelaporan finansial itu mencerminkan akuntabilitas dari pelaksana anggaran," ucap dia.
Ia mendorong adanya kerja sama antara DJPb dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat Daya, demi mengatasi halangan tata kelola anggaran.
Seluruh jasa nan diberikan oleh satuan kerja Kementerian Keuangan seperti DJPb, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Pajak Pratama, dan Bea Cukai tidak dipungut biaya sepeserpun.
"Ini nan perlu kami tegaskan bahwa jasa dari Kementerian Keuangan itu nol rupiah," kata Adhiputranto.
Saat ini, kata dia, sistem tata kelola finansial pemerintah pusat dan wilayah sudah mengalami transformasi dari konvensional menjadi digital.
Karena itu, ASN di wilayah perlu meningkatkan kapabilitas dan kapabilitas diri agar bisa mengimplementasikan elektronifikasi finansial pemerintah daerah.
Fransiskus Salu Weking
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023