DJPb Kaltara kampanyekan semangat anti korupsi - BeritAja

"Kami Ditjen Perbendaharaan mendukung sepenuhnya dalam pemberantasan korupsi,"

Tanjung Selor (BERITAJA.COM) -

Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara terus mengkampanyekan semangat anti korupsi melalui beragam aktivitas demi mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bersih dan Bebas Korupsi (WBK).

DJPb Kalimantan Utara telah melakukan beragam upaya untuk mendukung budaya anti korupsi.

Setiap pegawai awal tahun DJPb mengikuti Pakta Integritas sebagai corak tekad lembaga perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Utara ini dalam mencegah dan memberantas korupsi.

DJPb menyediakan sarana pengaduan, baik melalui WhatsApp, aplikasi dalam jaringan alias daring maupun dapat disampaikan langsung kepada Unit Kepatuhan Internal DJPb.

DJPb juga disebutkan turut serta dalam pembangunan Zona Integritas WBK.

"Untuk perihal ini, kami minta support seluruh pihak lantaran tahun ini kami mendapat kepercayaan mengikuti penilaian ZI WBK 2023," katanya.

Kampanye anti korupsi /anti gratifikasi baik secara berani melalui media sosial maupun dilakukan. Demikian juga dilakukan pada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat maupun pejabat publik.

"Jadi minta dukung kami agar kami tetap istiqamah dan konsisten dengan tidak memberikan hadiah apapun kepada kami. Karena jasa kami adalah Rp0," kata Adi.

Kementerian Keuangan RI sebagai pengelola finansial negara selalu berupaya memastikan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Instrumen APBN telah didesain agar dapat optimis sehubungan dengan pemulihan ekonomi nan semakin membaik, namun kudu tetap waspada dikarenakan adanya disrupsi dunia dan kondisi geopolitik.

Oleh lantaran itu, pengawasan berbareng terhadap finansial negara, mulai dari abdi negara pengawas internal, eksternal, dan abdi negara penegak hukum, menjadi sesuatu nan sangat krusial demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu penyakit nan kudu terus menerus dilawan oleh semua pihak. Dalam melawan korupsi, lembaga nan kuat kudu terbangun dan mempunyai control check and balance.

“Karena kekuasaan absolut korup mutlak. Semakin tinggi kewenangan kita, semakin besar tanggungjawab kita untuk menjaga dan mengelolanya,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menegaskan bahwa Kemenkeu tidak boleh membiarkan lembaga menghadapi dan membiarkan penyakit korupsi menjadi struktural dan fundamental.

Seluruh unit di Kemenkeu mempunyai kewajiban, tidak hanya mengidentifikasi masalah tata kelola, namun juga melakukan koreksi dengan segera.

Muh. Arfan

COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023