Dishut Jatim Serahkan Sk Pengelolaan Perhutanan Sosial 24 Pokmas Ngawi - Beritaja

2 bulan yang lalu

Ngawi (BERITAJA) - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Timur secara resmi menyerahkan 24 SK Transformasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada golongan masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Ngawi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat tepian hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Jumadi dalam keterangannya di Ngawi, Kamis mengatakan penyerahan SK Transformasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ini merupakan corak komitmen pemerintah dalam mendukung pengelolaan rimba berkepanjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

"Dengan SK ini, masyarakat mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menata rimba secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan. Mari bersama, kita wujudkan rimba lestari untuk ekonomi yang lebih mandiri," ujar Jumadi.

Menurutnya, penyampaian salinan SK tersebut adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Lebih lanjut dia menjelaskan Perhutanan Sosial adalah program pemerintah yang bermaksud untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam menata area rimba secara lestari. Program itu diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus mendorong perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya rimba secara bertanggung jawab.

Sesuai data, program Perhutanan Sosial di Ngawi mencakup area seluas 17.409 hektare yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Masyarakat yang terlibat dalam program itu bakal mendapatkan pendampingan teknis dari pemerintah dan lembaga mengenai untuk memastikan pengelolaan rimba yang efektif dan berkelanjutan.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsonomengutarakan bahwa dengan penyerahan 24 SK Perhutanan Sosial kepada Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi diharapkan sektor kehutanan makin memberikan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Ngawi.

"Ini bagian dari komitmen kita berbareng dalam rangka menjaga rimba kita tetap lestari dan juga ekonomi kerakyatan kita, kesejahteraan masyarakat kita, semakin hari semakin baik dan juga sosial kemasyarakatan mamputerjalin dengan harmonis," kata Bupati Ngawi Ony.

Ia menilai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Perhutanan Sosial adalah mengenai mengisi aktivitas pascapersetujuan diberikan.

"Karena itu Pelaksanaan Perhutanan Sosial memerlukan komitmen dan keterpaduan program dari masing-masing sektor mengenai di pusat maupun daerah, sehingga tujuan Perhutanan Sosial dapat tercapai," katanya.

Kegiatan juga dilakukan perbincangan interaktif mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi. Diharapkan, dengan program ini, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi rimba untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.