Trending

Dirjen Polpum Kemendagri gelisah terkait polemik penundaan Pemilu 2024 - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar mengaku resah mengenai polemik penundaan tahapan Pemilu 2024, setelah gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Prinsipnya pemerintah menghormati sungguh-sungguh upaya dan segala proses norma nang berlangsung. Tapi saya salah satu dari ketua tim pemerintah waktu membentuk UU Pemilu agak resah juga memandang proses ini," ujar Bahtiar dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menilai proses keputusan terhadap Partai Prima bakal berakibat pada tahapan Pemilu 2024 selanjutnya. Tidak hanya itu, Bahtiar juga heran dengan pengadilan negeri nang bisa masuk ke dalam ranah pemilu.

"Karena proses ini kelak bakal berakibat pada tahap-tahap berikutnya. Sebagai mantan Ketua Tim Pemerintah menyusun UU Pemilu, kegelisahan saya adalah kelak tahapan berikutnya ada sengketa-sengketa administrasi, pelanggaran sengketa proses, dan kemungkinan pelanggaran administrasi," katanya

Menurut dia, andaikan rezim pengadilan negeri ditarik ke rezim pemilu, maka dikhawatirkan bakal berakibat kepada tahap-tahapan pemilu berikutnya. Meski begitu, Bahtiar menghormati segala upaya proses norma nang tengah berlangsung.

"Secara organisasi, pekan lampau sudah sampaikan bahwa kami menghormati ini. Tidak pernah terbayang jika rezim pengadilan negeri, ditarik untuk masuk (ke rezim pemilu) dan bukan soal teman-teman parpol nang tidak lolos ini, tapi bisa bayangkan pengadilan negeri ini bisa digunakan untuk tahap-tahap berikutnya sampai kelak mungkin di tahap akhir," ujar Bahtiar.

Berita lain dengan Judul: KPU RI nyatakan verifikasi manajemen perbaikan Prima penuhi syarat

Sebelumnya, Bahtiar menyampaikan pemerintah mengharapkan tindak lanjut dari putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai gugatan Partai Prima tidak mengganggu penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

"Pemerintah menegaskan sangat mengharapkan agar tindak lanjut dari apa pun nang sedang berproses ini tidak mengganggu tahapan Pemilu Tahun 2024. Jadi, apa pun nang terjadi setelah ini, kami sangat berambisi tidak mengganggu tahapan Pemilu 2024," ujar Bahtiar mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI berbareng Mendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4).

Ia mengatakan apa pun nang terjadi lantaran tindak lanjut putusan Bawaslu nang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi manajemen terhadap Partai Prima, tidak mengganggu penyelenggaraan pemungutan bunyi Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

"Jangan (mengganggu) nang sedang melangkah dan agenda pemungutan bunyi Pemilu 2024 nang telah diputuskan dan ditetapkan, 14 Februari 2024," ungkap Bahtiar.

Berita lain dengan Judul: Polri verifikasi temuan 9.198 personel masuk daftar pemilih
Berita lain dengan Judul: DKPP: Idham Holik tak langgar kode etik soal dugaan intimidasi

Narda Margaretha Sinambela
Imam Budilaksono
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close