Trends

Direktur Eksekutif TRI prediksi boikot pajak tak berjalan mulus - BeritAja

Sedang Trending 11 bulan yang lalu
beritaja.com

Jakarta (BERITAJA.COM) - Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi aktivitas boikot bayar pajak tidak bakal melangkah mulus.

"Saya memandang imbauan alias hashtag untuk tindakan boikot pajak itu tidak mungkin terlaksana secara mulus alias mendapatkan sambutan positif dari masyarakat luas," kata Prianto dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Senin.

Pertama, menurut Prianto, sikap masyarakat nan mendorong tindakan tolak bayar pajak merupakan corak kekecewaan atas perilaku oknum pejabat pajak. Kekecewaan itu kemudian dilampiaskan di media sosial.

Kedua, pedoman perpajakan dalam negeri sudah bergeser dari Pajak Penghasilan (PPh) ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan itu menyebabkan pajak menempel di transaksi.

"Dengan kata lain, setiap masyarakat alias perusahaan nan bertransaksi sudah pasti memunculkan pembayaran PPN. Jadi, pada dasarnya mereka sudah bayar pajak, khususnya pajak tidak langsung berupa PPN nan ada di transaksi konsumsi dalam negeri," jelasnya.

Berita lain dengan Judul: Anggota DPR: Gerakan setop bayar pajak usik pembangunan

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia(UI) itu juga menjelaskan nilai pembelian peralatan kebutuhan sehari-hari masyarakat di minimarket, departement store, alias e-commerce sudah pasti mencakup PPN.

Ketiga, lanjutnya, pajak atas penghasilan nan dibayarkan oleh pemberi kerja sudah pasti telah dipotong, disetor, dan dilaporkan ke kas negara. Penghasilan perusahaan dari jasa juga sudah pasti dipotong PPh oleh pemberi penghasilan.

Perusahaan juga secara umum menyetorkan angsuran PPh bulanan (PPh 25). Pembayaran PPh akhir tahun hanya berangkaian PPh kurang bayar nan tersisa.

Agar aktivitas boikot bayar pajak tidak terus bergulir, dia menyarankan kepada Pemerintah agar terus membangun paradigma service and trust, bukan cop and robber. Artinya, perbaikan pelayanan, kemudahan administrasi, perlakuan adil, dan kepastian norma kudu terus ditingkatkan.

Dengan demikian, kepercayaan dari wajib pajak bakal meningkat sehingga tercipta voluntary compliance.

"Jika paradigma petugas pajak sebagai cop dan wajib pajak sebagai robber, efeknya bakal tidak baik. Wajib pajak bakal terus dicurigai mengemplang pajak sehingga perlu penegakan norma dengan langkah pemeriksaan alias apalagi penyidikan. Cara demikian bakal memunculkan enforced compliance," ujarnya.

Berita lain dengan Judul: PBNU ajak masyarakat tetap alim bayar pajak
Berita lain dengan Judul: Nilainya kecil, UMKM tidak perlu takut bayar pajak



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023





Baca Juga:
  • Bahasa Banjar Translate dan Artinya
  • Pantun Bahasa Banjar
  • 10 Tanda Baca dalam Alquran
  • Terkini! Waktu Sholat Banjarmasin
  • Lengkap A-Z, Rekomendasi Nama Nama Bayi Laki Laki Islami dan Artinya
  • Lengkap! A-Z, Nama Nama Bayi Perempuan Islami dan Artinya


  • Kategori:



    Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di



    close