Di Dk Pbb, Hanya As Yang Mendukung Israel Melarang Unrwa Di Palestina - Beritaja

2 minggu yang lalu

Hamilton, Kanada (BERITAJA) - Di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat terisolasi pada Selasa (28/1) dalam mendukung keputusan Israel untuk melarang UNRWA, sementara banyak negara personil menyuarakan support kuat terhadap kelanjutan operasional badan tersebut.

Dorothy Shea, Kuasa Usaha Ad Interim AS untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa AS "mendukung pelaksanaan" keputusan Knesset Israel untuk melarang operasi badan PBB bagi pengungsi Palestina di wilayah yang diduduki Israel.

Meski UNRWA mempunyai mandat dari Majelis Umum PBB, Shea mengeklaim bahwa "keputusan Israel untuk menutup instansi UNRWA di Yerusalem pada 30 Januari adalah keputusan kedaulatan Israel."

"UNRWA yang melebih-lebihkan akibat undang-undang tersebut dan menyatakan bahwa undang-undang itu bakal menghentikan seluruh respons kemanusiaan adalah tindakan tidak bertanggung jawab dan berbahaya. yang dibutuhkan adalah obrolan yang lebih mendalam tentang gimana memastikan tidak ada gangguan dalam pemberian support kemanusiaan dan jasa penting," katanya.

Shea juga mengeklaim bahwa UNRWA bukanlah "satu-satunya opsi untuk menyediakan support kemanusiaan di Gaza" dan menuduh badan PBB tersebut mempunyai "hubungan dengan teroris."

Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menuduh AS mendukung pembunuhan penduduk sipil tak berdosa dengan menyediakan senjata kepada Israel dan mencegah pengesahan resolusi Dewan Keamanan.

"AS juga memblokir upaya apa pun untuk merancang langkah kolektif Dewan Keamanan dalam memihak UNRWA," ujarnya.

Menyebut upaya Israel untuk menutup UNRWA sebagai pelanggaran norma internasional, Nebenzia berkata: "Kami meminta rekan-rekan kami di Washington untuk sadar dan memberikan tekanan yang diperlukan pada Yerusalem Barat agar tidak memperburuk penderitaan penduduk sipil Palestina."

Utusan Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, mengatakan, "Keberadaan rakyat Palestina di tanah air mereka berjuntai pada jasa yang disediakan oleh UNRWA."

"Penghentian aktivitas badan ini hanya bakal mendukung rencana destruktif yang bermaksud menghapus keberadaan Palestina di antara sungai dan laut," tambahnya, seraya menekankan bahwa mendukung UNRWA adalah tanggung jawab bersama.

Wakil utusan Inggris untuk PBB, James Kariuki, meminta Israel untuk mengizinkan UNRWA melanjutkan "operasi pengamanan jiwa" dan "layanan penting."

Utusan Pakistan, Munir Akram, menegaskan bahwa "Israel tidak mempunyai kewenangan sebagai kekuatan pendudukan untuk menutup akomodasi PBB mana pun."

Menekankan bahwa tidak ada pengganti untuk UNRWA, utusan Prancis untuk PBB, Nicolas de Riviere, mencatat bahwa badan tersebut tidak hanya memberikan support kemanusiaan tetapi juga menyediakan jasa publik.

"UNRWA melakukannya dengan biaya tiga kali lebih rendah dibandingkan badan PBB lainnya," tambahnya.

Utusan China, Fu Cong, mendesak parlemen Israel untuk tidak melaksanakan larangan terhadap UNRWA.

Negara-negara personil lain seperti Denmark, Slovenia, Somalia, dan Guyana juga menyatakan solidaritas yang kuat dengan badan PBB tersebut.

Dalam pidatonya pada akhir sidang, utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengingatkan Dewan bahwa UNRWA didirikan untuk mengurangi akibat serangan Israel terhadap kehidupan dan hak-hak penduduk Palestina.

Mansour mengatakan bahwa UNRWA awalnya menyediakan support darurat, tetapi kemudian mengambil peran seperti mempromosikan pengembangan manusia dan membangun angan di tengah kemiskinan dan keputusasaan.

Ia menyatakan bahwa UNRWA mempunyai mandat hingga "pertanyaan Palestina diselesaikan dalam semua aspeknya, sesuai dengan norma internasional dan resolusi PBB yang relevan."

"Krisis kemanusiaan terbaru yang disebabkan oleh manusia ini (krisis Gaza), sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan urgensi untuk menerapkan solusi semacam itu," ujar Mansour.

Menekankan perlunya solusi jangka panjang untuk persoalan Palestina, Mansour mengatakan, "Staf UNRWA dan pekerja kemanusiaan telah bayar nilai yang sangat tinggi untuk upaya mereka membantu masyarakat yang sengaja menjadi sasaran, kelaparan, dan pengusiran paksa."

Ia juga beranggapan bahwa hanya UNRWA yang mempunyai kapabilitas personel dan prasarana untuk memenuhi tugas-tugas yang dibutuhkan dalam kondisi darurat di lapangan.

Menegaskan bahwa Israel tidak mempunyai kewenangan untuk "memilih siapa yang mewakili rakyat Palestina alias PBB," Mansour mengatakan bahwa Israel "tidakmampu memutarbalikkan norma dan narasi. Mereka tidakmampu mengeklaim status spesial yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan dan menikmati impunitas. Masalahnya bukan pada aturannya, tetapi pada pelanggarannya."

Sumber: Anadolu