Trends

Dewan Pers pertanyakan RUU Penyiaran sementara presiden hormati pers - Beritaja

Sedang Trending 2 hari yang lalu
beritaja.com
Discover Millions of Products

Bandung (BERITAJA) - Dewan Pers mempertanyakan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, sementara Presiden Joko Widodo sangat menghormati pers, apalagi mengeluarkan Perpres 32 tahun 2024 agar perusahaan platform memberikan support pada hasil karya jurnalistik yang berkualitas.

"Itu artinya pemerintah itu menghormati karya jurnalistik berkualitas. Lah kenapa, di draf RUU Penyiaran ini melarang media menyiarkan jurnalistik investigatif. Jurnalistik investigatif itu adalah mahkota dari kerja kerja jurnalistik," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Bandung, Kamis.

Lebih lanjut, Ninik mengatakan bahwa RUU Penyiaran yang saat ini tengah digodok oleh Badan Legislasi DPR RI, dinilai sebagai upaya kesekian kalinya dalam memberangus kebebasan pers di Indonesia.

"Ini upaya memberangus pers kita dan dinilai bakal membahayakan demokrasi, dan semangat reformasi di Indonesia, ketika kewenangan penduduk negara untuk mengetahui dan berbincang sangat dibelenggu," ujarnya.

Upaya memberangus pers Indonesia, kata Ninik, bukan kali pertama terjadi, di mana perihal yang sama dilakukan saat perancangan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ini bukan pertama kali lo. Coba perhatikan, pada 2017 melalui UU Pemilu, lampau melalui UU Cipta Kerja yang melarang penyiaran pemberitaan. Lalu draf UU penyiaran saat ini. Jadi ini bukan pertama kali upaya untuk meminggirkan peran pers dalam pemberitaan berkualitas," kata Ninik di Bandung, Kamis.

Ia pun menemukan kesinambungan upaya-upaya pemberangusan pers melalui draf-draf undang-undang sebelumnya.

Hal itu dapat terlihat dari UU Pemilu, UU Cipta Kerja, UU KUHP, dan sekarang draf UU Penyiaran.

"KUHP baru kita, hanya diakomodasi satu, padahal ada dua pasal, untuk saat ini ada oknum yang sengaja menurut saya, dari otaknya sudah berfikir untuk mengebiri pers kita," katanya.

Ninik juga mengatakan draf RUU Penyiaran untuk saat ini, sangat rawan untuk kerakyatan di Indonesia, jika memandang kelahiran UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kelahiran UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diawali komitmen pada peletakan kewenangan untuk mengetahui dan kewenangan berbincang di Undang-Undang Dasar.

"Dan itu ada di Undang-undang 40 tahun 1999. Maka ketika ini dikeluarkan dari Undang-undang Penyiaran dan diturunkan dalam pasal yang melarang tadi, maka ini adalah kemunduran lantaran mengembalikan kegunaan pers pada masa orde baru," katanya.

Ia mengatakan dalam draf revisi tersebut banyak sekali yang memberatkannya, setidaknya ada tiga pasal yang perlu perhatian, ialah Pasal 48, 58, dan 127. Juga Pasal 8 dan 30.

Ninik mengatakan Dewan Pers dan seluruh konstituennya dua hari lampau sudah menyampaikan pandangannya mengenai Draf RUU Penyiaran yang ditolak dengan tegas, di mana dari sisi prosesnya memang tidak transparan lantaran tidak melibatkan Dewan Pers yang berangkaian dengan UU tersebut.

"Pihak yang dihadirkan itu salah satunya tidak melibatkan Dewan Pers, alias konstituen Dewan Pers, insan pers yang mengenai dengan jurnalistik. Padahal di dalam draf RUU Penyiaran ini secara langsung mengatur soal produk jurnalistik. Ini artinya soal transparansi menjadi rumor yang paling krusial dan perlu dipertanyakan," katanya.

Ia mencontohkan dalam draf RUU tersebut tidak hanya bakal mempengaruhi pers, tapi ada bagian penting, ialah kewenangan penduduk masyarakat untuk tahu, dan diatur di dalam pasal 18 F dan kewenangan berbincang dan beranggapan yang menjadi modalitas utama Undang-Undang 40 tahu 1999 yang diatur di pasal 28 F.

"Itu adalah kewenangan konstitusional dari penduduk negara yang mesti diperjuangkan sekarang oleh teman-teman pers. Karenamampu jadi masyarakat tidak tahu jika ini bakal berakibat langsung implikasinya kepada mereka," katanya.

Ninik sendiri mengatakan secara terbuka sudah disampaikan bahwa Dewan Pers bakal mempertanyakan perihal tersebut.

"Tanpa diundang pun Dewan Pers bakal minta untuk berjumpa membicarakan perihal ini," tuturnya.
Baca juga: Menkominfo nilai RUU Penyiaran mesti akomodasi masukan insan pers
Baca juga: Pakar Unair soroti implikasi RUU Penyiaran terhadap independensi pers
Baca juga: Komisi I DPR tepis RUU Penyiaran kecilkan peran pers
Baca juga: Pakar nilai RUU Penyiaran mesti konsentrasi berdayakan lembaga digital


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close