Dekopin Minta Diaudit Bpk Untuk Transparansi - Beritaja

Jakarta (BERITAJA) - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah agar menjadi lebih transparan.

"Jadi tahap awal kami mau melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kami sampaikan niatan kami dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kami untuk permintaan audit tersebut," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua Komisi XII itumengutarakan, Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi.

Oleh lantaran itu ke depan dalam rangka menjalankan roda organisasi, Bambang memandang keterbukaan aset-aset sangat krusial dilakukan.

"Karena kami mau Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan finansial maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan alhamdulillah ditemuin oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono," kata Bambang.

Ia menjelaskan argumen meminta BPK melakukan audit internal, lantaran dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat biaya hibah dari pemerintah.

"Sebelum-sebelumnya ada pemberian biaya hibah dari pemerintah. Nah kami minta agar penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah betul apa tidak," kata dia.

Bambang menekankan, Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka bakal terlebih dulu dievaluasi.

"Karena kami mau menjalankan ke depan berpatokan kepada sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya yang awal sudah betul kita bakal ikutin, jika tidak betul kita bakal pertimbangan gitu. Jadi kita mesti mempertanggungjawabkan satu rupiah pun duit dari negara untuk organisasi semacam Dekopin," kata Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijonomengutarakan kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Di antaranya, meminta BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin.

"Yang artinya, hal-hal yang mana mampukita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk aktivitas yang berkarakter audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti dengan Kementerian Koperasi," kata Budi.

Editor: Dedy
Copyright © BERITAJA 2025