Undang-undang anti-asing itu diprioritaskan sebagai corak perlawanan China terhadap "yurisdiksi lengan panjang
Beijing (BERITAJA.COM) - Kongres Rakyat Nasional China (NPC) memasukkan beberapa rencana prioritas legislasi selama lima tahun ke depan, terutama dalam menghadapi tekanan pihak asing.
"Rencana legislasi lima tahun ke depan sedang disusun. Prioritas utamanya adalah undang-undang mengenai dengan urusan luar negeri," kata ahli bicara Komite Tetap Ke-14 NPC Wang Chao di Beijing, Sabtu.
Undang-undang anti-asing itu diprioritaskan sebagai corak perlawanan China terhadap "yurisdiksi lengan panjang" yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.
"Beberapa negara terus menyalahgunakan penerapan undang-undang ekstra-teritorial dalam negeri mereka nan melanggar norma internasional untuk menekan entitas dan perseorangan asing guna melayani kepentingan mereka sendiri. China dengan tegas menentang praktik semacam itu," katanya dalam pengpetunjukan pers nan digelar sehari menjelang Sidang Parlemen Dua Sesi.
Berita lain dengan Judul: Pusat Kota Beijing diperketat jelang sidang parlemen dua sesi
Pada 2022, NPC selaku lembaga legislatif tertinggi China telah mengumumkan rancangan undang-undang tentang urusan luar negeri nan disusun untuk menanggulangi tindakan pembatasan dari pihak asing.
"Untuk melawan penindasan dan kombinasi tangan urusan dalam negerinya, China telah memperkenalkan sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk RUU Sanksi Anti-Asing untuk menangkal penerapan undang-undang dan tindakan asing nan salah," kata Wang.
Menurut dia, China dengan tegas menolak pelanggaran lantaran kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat diganggu gugat oleh negara mana pun.
"China memperkenalkan perihal itu untuk diundangkan agar secara tegas bisa melawan tindakan nan melemahkan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China serta merugikan kewenangan dan kepentingan sah penduduk negara China," ujarnya.
Sidang NPC bakal dibuka di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada Minggu (5/3) pagi, sebagai salah satu rangkaian dari sidang parlemen dua sesi.
Di tempat nan sama sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) telah dibuka pada Sabtu sore dengan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, Ketua Komite Nasional NPC Li Zhanshu, Ketua Komite Tetap CPPCC Wang Yang, dan 2.130 personil CPPCC.
Berita lain dengan Judul: Presiden China tarik duta besar untuk AS
Berita lain dengan Judul: Ketua Komite Tetap NPC temui Presiden Laos
COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023