China Dukung Penyelesaian Masalah Myanmar Dengan Cara Asean - Beritaja

1 bulan yang lalu

Beijing (BERITAJA) - Kementerian Luar Negeri China menegaskan negaranya mendukung ASEAN dapat menyelesaikan persoalan Myanmar sebagai salah satu personil ASEAN sesuai prinsip dari organisasi regional di Asia Tenggara tersebut.

"Myanmar adalah personil krusial yang tak tergantikan dari family ASEAN. China mendukung ASEAN dalam memelihara solidaritas, memainkan peran positif dan konstruktif sebagai saluran utama dalam mediasi masalah Myanmar," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konvensi pers di Beijing pada Jumat.

Hal tersebut disampaikan Lin Jian setelah Dua pemimpin negara personil ASEAN ialah Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berjumpa secara terpisah dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis (6/2).

"China mendukung penyelenggaraan konsensus lima poin ASEAN tentang Myanmar untuk membantu menstabilkan dan meredakan situasi di Myanmar," tambah Linjian.

Lin Jian menyebut bahwa China dan Myanmar adalah tetangga yang bersahabat.

"Posisi China dalam masalah ini sangat jelas. Kami mengikuti prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, mendukung upaya Myanmar untuk menjaga kemerdekaan, kedaulatan, persatuan nasional, dan integritas teritorial," tambah Lin Jian.

China, ungkap Lin Jian juga mendorong beragam pihak di Myanmar untuk meneraplan konsultasi yang akrabmenuju rekonsiliasi politik.

"Kami juga mendukung Myanmar dalam mengawali kembali proses transisi politik," ungkap Lin Jian.

Myanmar jatuh ke dalam kekacauan sosial, politik, dan ekonomi setelah pada 1 Februari 2021, tentara Myanmar merebut kekuasaan dengan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, tentara junta melancarkan kekerasan terhadap rakyat yang menentang dan memumculkan golongan oposisi bersenjata di beragam wilayah.

Akibat kekacauan tersebut, Laporan Dewan HAM PBB mengatakan sejak kudeta militer 1 Februari 2021 hingga Juni 2024, sebanyak 5.350 penduduk sipil tewas.

Lebih dari 1,6 juta orang juga mengungsi dalam 2 tahun terakhir dan sekitar 18,6 juta orang juga memerlukan support kemanusiaan, tiga perempat alias sekitar 15 juta penduduk Myanmar mengalami kerawanan pangan.

Selain itu lebih dari separuh populasi jatuh di bawah garis kemiskinan. Pendapatan domestik bruto Myanmar turun lebih dari 12 persen sejak kudeta. Hampir separuh dari penduduk memperkuat hidup hanya dengan duit kurang dari 1 dollar AS per hari.

Tidak mengherankan jutaan penduduk Myanmar mengungsi ke tempat lain, termasuk sekitar 1 juta penduduk Rohingya yang sebagian besar mengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, sementara banyak juga yang mengarungi lautan lepas menuju Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

Para pemimpin personil ASEAN telah mengakibatkan instrumen penyelesaian bentrok di Myanmar yang disebut dengan "Lima Poin Konsensus" sebagai hasil KTT ASEAN di Jakarta, 24 April 2021.

Isi Lima Poin Konsensus adalah menghentikan segera kekerasan dan semua pihak menahan diri; perbincangan konstruktif semua pihak untuk mencari solusi damai; penunjukan utusan unik dari Ketua ASEAN yang bakal memfasilitasi mediasi dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN; support kemanusiaan dengan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan pada Penanggulangan Bencana; dan kunjungan utusan unik dan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk berjumpa dengan semua pihak terkait.

Sayangnya, tidak semuanya berjalan, khususnya mengenai pembangunan suasana saling percaya para pihak berkonflik lantaran masing-masing pihak di Myanmar memperkuat pada posisinya, yang mengakibatkan penyelesaian krisis jalan di tempat.

Terlebih lagi, sembilan personil ASEAN berbeda sikap soal Myanmar. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina mau ASEAN tegas pada Myanmar sementara Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam mau ASEAN lebih berkompromi.

China beberapa kali juga menyatakan telah menjadi mediator kesepakatan tenteram antara pemerintah junta militer Myanmar dengan golongan etnis bersenjata. Misalnya pada 18 Januari 2025 China mengatakan junta Myanmar dengan mencapai kesepakatan tenteram dengan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar.

Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (Myanmar National Democratic Alliance Army alias MNDAA) adalah salah satu dari sejumlah golongan bersenjata etnis minoritas yang berjuang untuk mengusir militer dari apa yang dianggap sebagai wilayah milik mereka.

Kelompok tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut Aliansi Tiga Persaudaraan, berbareng Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA) yang melancarkan serangan terhadap junta militer pada akhir Oktober 2023 di sebagian besar wilayah yang berada di dekat perbatasan China.