Trending

Celios: 69 Persen Masyarakat Setuju Mbg Dilakukan Bertahap - Beritaja

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) melakukan survei mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) seri ke-2 berjudul "Rencana Pemerintah VS Keinginan Masyarakat" di mana hasilnya, 69 persen responden menyatakan program ini perlu dilakukan secara berjenjang untuk memastikan efektivitasnya.

Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan kebanyakan masyarakat juga menekankan pentingnya pendekatan berjenjang dalam penyelenggaraan MBG.

"Bukan sekedar bertahap, tapi kesiapan dari partisipasi organisasi dinilai sangat krusial oleh 56 persen responden, sementara 53 persen masyarakat mendukung pengelolaan program melalui kerjasama multistakeholder. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi akibat penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan program," kata Galau dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Galau menjelaskan masyarakat lebih memprioritaskan penyediaan makanan olahan sehat dan daging dibandingkan dengan susu dalam konteks kebutuhan gizi anak-anak.

Baca juga: Ketua Komisi VII DPR dukung pemberian modal upaya bagi UMKM mitra MBG

Dengan 43 persen responden menilai makanan olahan sehat sebagai komoditas paling dibutuhkan. Ini menunjukkan ada kesadaran yang tinggi bakal pentingnya makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kesehatannya.

Analisis terhadap info mengenai langkah-langkah yang mesti diambil untuk memastikan keberhasilan program makan bergizi cuma-cuma menunjukkan bahwa kualitas makanan yang baik adalah prioritas utama, dengan 40 persen responden menyatakan perihal tersebut.

Ini menegaskan bahwa masyarakat sangat menginginkan makanan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi tetapi juga berbobot tinggi.

Dalam perihal pendanaan, 83 persen responden menekankan bahwa program MBG sebaiknya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Sementara itu, Peneliti Celios Jaya Darmawan menambahkan, perlunya support terhadap pembiayaan domestik juga tercermin dari 79 persen masyarakat yang menolak keras penggunaan pinjaman luar negeri untuk mendanai program ini, sekaligus menyoroti pentingnya keberlanjutan finansial tanpa utang.

Baca juga: Kiai NU: Program MBG tak boleh menggunakan biaya Baznas

Menurut dia, anggaran yang besar dan terus bertambah dari MBG mesti didanai melalui sumber pendanaan yang tidak berisiko dan tidak mengganggu program prioritas lain.

"Jangan sampai anggarannya diambil dari anggaran perlindungan sosial, biaya pendidikan, dan anggaran di daerah/desa yang signifikan meningkatkan pembangunan manusia secara merata. Apalagi menggunakan skema utang yang membebani APBN di kemudian hari," kata Jaya.

Lebih lanjut, kata Jaya, pemerintah sebaiknya menggunakan pendanaan dari kebijakan fiskal yang progresif dan setara seperti pajak kekayaan, pajak produksi sektor ekstraktif, windfall keuntungan tax sektor ekstraktif dan realokasi anggaran yang tidak efektif seperti Dana Bagi Hasil SDA, anggaran ketertiban dan keamanan yang besar, dan realokasi anggaran food estate.

Hasil survei juga menunjukkan, program subsidi dalam corak duit (20 persen) dan peningkatan kualitas pendidikan (13,8 persen) juga disebut sebagai pengganti yang dapat dipertimbangkan.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya elastisitas dalam penggunaan bantuan, di mana family dapat menggunakan biaya sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu untuk membeli makanan, bayar biaya pendidikan, alias kebutuhan krusial lainnya.

"Masyarakat tampaknya lebih memilih pendekatan holistik yang tidak hanya konsentrasi pada aspek makan bergizi gratis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, yang merupakan fondasi bagi masa depan anak-anak," kata Jaya.


Editor: Deborah
Copyright © BERITAJA 2025



Atribusi: AntaraNews.com




Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di Google News dan Whatsapp Channel!