Bpom Tengah Harmonisasi Kebijakan Nutri-grade Guna Cegah Ptm - Beritaja

2 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses pengharmonisan kebijakan nutri-grade, ialah label kandungan gula, garam, lemak (GGL) pada produk makanan dan minuman, guna mencegah kematian akibat penyakit tidak menular (PTM).

"Nah sekarang ini prosesnya harmonisasi. Karena ini peraturan bakal mengenai bumi upaya tentu harmonisasinya dengan mereka juga," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar ketika ditemui usai rapat berbareng DPR di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan 73 persen kematian akibat konsumsi GGL yang tinggi. GGL dapat menyebabkan beragam penyakit non-infeksius sehingga perlu pengaturan nutri-grade guna menjaga rakyat tetap sehat dan panjang umur.

Penyakit-penyakit tersebut antara lain penyakit jantung, diabetes, dan kanker.

Pihaknya melibatkan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dalam pengharmonisan tersebut guna proses kompromi. Salah satu perihal yang dikompromikan adalah lama waktu hingga kebijakan tersebut diputuskan.

"Setelah diputuskan berapa lama ada masa grace periodnya alias periode penantian sampai itu bertindak penuh," kata dia.

Hal-hal lain yang dibahas, takaran maksimal GGL yang dikandung dalam produk, termasuk makanan siap saji alias yang dihidangkan di warung-warung.

Dia menyebut kebijakan nutri-grade diproses berasas amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan pelaksananya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Adapun nutri-grade adalah sistem pelabelan makanan berasas kandungan GGL-nya. Sistem ini diterapkan di negara tetangga, Singapura.

Kementerian Kesehatan menyarankan pemisah konsumsi GGL per orang per hari, ialah 50 gram alias empat sendok makan gula, 2.000 miligram natrium/ alias 5 gram alias satu sendok teh garam (natrium/sodium), dan lemak hanya 67 gram alias lima sendok makan minyak goreng.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan mereka mengupayakan penerapan nutri-grade agar publik lebih pandai dalam memilih makanan bergizi untuk dikonsumsi.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Selasa (21/1) menyebut bahwa sementara kebijakan tersebut belum diterapkan, pihaknya berupaya memperluas edukasi tentang pemilihan makanan yang sehat.