Bpk Tekankan Arah Hasil Pemeriksaan Pada Belanja Yang Efektif - Beritaja

2 bulan yang lalu

Selaras dengan angan Presiden pada aktivitas penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK mesti mengpetunjuk pada shopping yang efektif ialah shopping yang mampumenciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mam

Jakarta (BERITAJA) - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyanamengutarakan bahwa hasil pemeriksaan pihaknya mesti mengpetunjuk pada shopping yang efektif, selaras dengan angan Presiden Prabowo Subianto dalam aktivitas penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

"Selaras dengan angan Presiden pada aktivitas penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK mesti mengpetunjuk pada shopping yang efektif ialah shopping yang mampumenciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mampumenarik investasi dan devisa, mampumenciptakan kelebihan dalam bagian pengetahuan pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta mampumeningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan," ujarnya dalam entry meeting pemeriksaan atas laporan finansial (LK) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024, dikutip dari keterangan di Jakarta, Kamis.

Untuk merealisasikan angan tersebut, Nyoman menekankan bahwa pemeriksaan BPK menggunakan pendekatan risk based audit, sehingga para pemeriksa mampumengalokasikan sumber daya secara efisien dan mampumemberikan pandangan komprehensif, serta terpetunjuk atas capaian keahlian pemerintah sesuai visi dan misi yang telah dicanangkan.

Selain itu, setiap pemeriksa di BPK didorong untuk mengangkat pendekatan solution-based thinking dalam menganalisis dan memberikan solusi dari setiap persoalan yang ditemukan.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap LK BNN 2024 bermaksud untuk memberikan opini mengenai kelaziman LK tersebut dengan konsentrasi pada beberapa area penting. Mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian intern.

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, lanjutnya, maka BPK melakukan kajian akibat yang lebih komprehensif. Hasil kajian tersebut menyatakan ada akibat dalam penyelenggaraan anggaran pada BNN, di antaranya mencakup potensi masalah pada shopping peralatan dan modal, serta penyelenggaraan sistem rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),

"Berdasarkan pemetaan akibat tersebut maka konsentrasi dan sasaran pemeriksaan mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP), shopping pegawai, shopping barang, shopping modal, serta aset dan persediaan," ungkap dia.

Anggota I BPK itu juga menerangkan bahwa peran Inspektorat Utama sebagai abdi negara pengawas internal pemerintah (APIP) sangat krusial untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

”Pengawasan dari intern menjadi urgent lantaran bakal mampumengawal keseluruhan proses dari awal hingga ke akhir. Oleh lantaran itu, pemeriksaan BPK selalu mendorong penguatan peran APIP dengan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik," kata Nyoman.