Bpk Identifikasi Risiko Pelaksanaan Anggaran Bnpt Tahun 2024 - Beritaja

2 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah akibat pada penyelenggaraan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) tahun 2024.

"(Beberapa) di antaranya mengenai pinjaman luar negeri dan hibah, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta sistem rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan info MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran BNPT tahun 2024 sebesar Rp456,22 miliar alias 55 persen dari total anggaran Rp827,14 miliar.

“Rendahnya realisasi shopping disebabkan biaya pendamping pinjaman luar negeri yang belum terealisasi,” kata dia.

Kendati demikian, BPK mengpenghargaan sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards dalam kategori “Kolaborasi dan Kemitraan”, serta keberhasilan dalam program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.

Nyoman juga menekankan urgensi peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

"Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat krusial dalam memberantas terorisme di Indonesia," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ditetapkan konsentrasi pemeriksaan pada LK BNPT tahun 2024 mencakup shopping pegawai, shopping barang, shopping modal, aset tetap, dan kas.

Pihaknya disebut menjadikan tahun 2024 sebagai baseline dalam mengimplementasikan AstaCita, yang mencakup delapan misi krusial di beragam sektor, seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

"Hal ini selaras dengan angan Presiden Prabowo, yang menginginkan hasil pemeriksaan BPK mampumengpetunjukkan shopping negara agar menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional," ucapnya.