Bpjs Kesehatan-komisi Ix Dpr Ri Pastikan Kualitas Layanan Di Rsud Ansari Saleh - Beritaja

Banjarmasin (BERITAJA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berbareng Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di RSUD dr H Moch Ansari Saleh Banjarmasin, dalam rangka pengawasan terhadap penguatan peran rumah sakit wilayah sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, Kamis.

Rombongan terdiri dari, Muhammad Yahya Zaini selalu ketua tim berbareng Felly Estelita Runtuwene, Indah Kurnia, dr Sihar Ph Sitorus, Ahmad Safei, Teti Rohatiningsih, dr Heru Tjahjono, Irma Suryani, Nafa Urbach, Zainul Munasichin, Romy Romaya, Ashabul Kahfi, Surya Utama (Uya Kuya), Muazzim Akbar, dan Lucy Kurniasari.

Turut dalam rombongan, pejabat Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq didampingi Kepala Cabang BPJS Banjarmasin, Asmar serta jajaran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menilai peran akomodasi kesehatan di wilayah sangat krusial dalam membuka akses bagi masyarakat dalam mendapatkan jasa kesehatan. Bukan hanya di kota-kota besar, namun akomodasi kesehatan di wilayah juga didorong untuk senantiasa berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat.

Ghufron menjelaskan, sebagai langkah proaktif dalam menghadirkan pelayanan yang prima bagi masyarakat, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan akomodasi kesehatan, termasuk rumah sakit daerah, guna memastikan peserta JKN mendapatkan jasa yang optimal. Beragam penemuan yang diciptakan menjadi bukti kesungguhan BPJS Kesehatan dalam membuka akses pelayanan yang semakin mudah dan cepat.

Di 2024, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.162 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan 5.646 Fasilitas Penunjang lainnya, seperti Apotek dan Optik. Khusus di wilayah kerja Banjarmasin, sudah ada 342 FKTP dan 38 FKRTL yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ghufron menyebut seiring bertambahnya mitra akomodasi kesehatan juga mesti diiringi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap peserta. Integrasi sistem yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dengan akomodasi kesehatan juga terus dilakukan sehingga peserta dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

"Seperti misalnya digitalisasi jasa dengan optimasi Aplikasi Mobile JKN, jasa panggilan video pada fitur Telekonsultasi hingga integrasi sistem dalam jasa antrean online. Selain itu, kehadiran petugas BPJS SATU! alias BPJS Siap Membantu yang siap siaga di rumah sakit diharapkan mampumemberikan info dan support yang dibutuhkan peserta JKN," tambah Ghufron.

Dalam penyelenggaraan Program JKN, Ghufron menilai BPJS Kesehatan tidak dapat melangkah sendiri. Peran serta support dari seluruh stakeholder seperti Anggota Komisi IX DPR RI hingga akomodasi kesehatan sangat dibutuhkan sebagai penyempurna dalam menghadirkan Program JKN yang semakin optimal.

"Dengan sinergi antara BPJS Kesehatan, lembaga legislatif, dan pemerintah wilayah hingga akomodasi kesehatan, diharapkan kualitas jasa kesehatan bagi peserta JKN semakin meningkat dan mampumemenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. BPJS Kesehatan bakal terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan bekerja-sama berbareng seluruh pemangku kepentingan, demi mewujudkan jasa kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkepanjangan bagi seluruh peserta JKN," jelas Ghufron.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini mengatakan kehadiran rumah sakit bermaksud untuk meningkatkan akses dan mutu jasa kesehatan sekaligus perlindungan kepada pasien. Menurutnya, ada peran tanggung jawab dari pemerintah wilayah juga untuk menyediakan akomodasi kesehatan, khususnya rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat.

“Untuk itu dalam kunjungan ini kami mau mengetahui lebih dalam hambatan apa saja yang terjadi dalam pemberian layanan, sehingga kami bakal menyusun rekomendasi yang nantinya bakal ditujukan ke seluruh pihak guna memperlancar pemberian pelayanan ke masyarakat,” kata Yahya.

Direktur RSUD dr. H. Moch Anshari Saleh, Among Wibowo mengatakan RSUD dr. H.Moch Ansari Saleh merupakan rumah sakit pendidikan milik pemerintah yang menjadi rujukan di wilayah Kalimantan Selatan dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Dengan peran dan tanggung jawabnya, RSUD dr. H. Moch Anshari Saleh telah menetapkan strategi dalam upaya memberikan jasa yang optimal ke masyarakat. Namun, dia mengakui hingga saat ini tetap mempunyai halangan dalam pemberian layanan.

“Dalam menjalankan peran tersebut, rumah sakit perlu support sarana dan prasarana hingga tenaga kesehatan agar pemberian pelayanan dapat diberikan secara optimal. Harapannya kunjungan ini mampumenjadi katalisator dalam penyelesaian hambatan khususnya mengenai sumber info manusia hingga perangkat kesehatan,” kata Wibowo.