Trending

BPHN sebut harus bangun koalisi besar dengan semangat kerukunan - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Gagasan pembentukan "koalisi besar" tidak dilarang dalam sistem konstitusi.

Jakarta (BERITAJA.COM) - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana mengatakan membangun koalisi besar kudu menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kerukunan, musyawpetunjuk kekeluargaan, dan gotong royong.

"Koalisi besar nang dibangun kudu mempunyai platform dan tujuan politik nang sama, ialah membentuk kekuasaan pemerintahan negara nang konstitusional dan demokratis," ujar Widodo dalam keterangan nang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, koalisi besar juga kudu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta diwujudkan dalam budaya politik nang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kerukunan, musyawpetunjuk kekeluargaan, dan gotong royong.

"Itu nang utama," ucapnya.

Dalam aktivitas tersebut, Widodo menyampaikan bahwa berasas hasil kajian BPHN menyebutkan pendapat pembentukan "koalisi besar" tidak dilarang dalam sistem konstitusi.

Namun, kombinasi sistem presidensial dengan menerapkan sistem multipartai dalam praktiknya condong mendorong kultur politik nang pragmatis dan tidak ideologis.

"UUD NRI Tahun 1945 memberikan kemungkinan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik alias campuran beberapa partai politik. Maka, pendapat membentuk koalisi besar pada saat menjelang Pilpres 2024 secara politik merupakan perihal nang logis dan biasa," ujar Widodo.

Menurut Widodo, partai politik nang dapat mengusung sendiri calon presiden dan wakil presidennya tentu dapat membujuk partai-partai lain agar berasosiasi menjadi partai pendukung agar kedudukan presiden dan pemerintahan nang dibentuknya kelak kuat dan stabil.

Dengan demikian, dalam format koalisi besar dalam Pilpres 2024, lanjut dia, ada unsur partai pengusung dan partai pendukung. Partai pengusung adalah parpol nang dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presidennya.

Sementara itu, partai pendukung adalah parpol nang tidak dapat mengusung sendiri calonnya, selain berasosiasi dengan partai politik lainnya.

Partai pengusung, lanjut Widodo, mesti mengakomodasi kepentingan politik partai pendukung. Sebaliknya, partai pendukung mesti memberikan tempat, penghargaan, dan penghormatan kepada partai pengusung untuk mengorganisasi koalisi besar itu dengan berpegang pada sistem konstitusi, konvensi, dan etika politik sebagai "kaidah alias patokan dasar" nang kudu ditaati dan dijunjung tinggi oleh anggota-anggotanya.

Berita lain dengan Judul: Golkar dukung koalisi besar untuk perkuat pemerintahan
Berita lain dengan Judul: Pengamat nilai wacana koalisi besar realistis untuk hadapi capres lain



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close