Bph Migas-komisi Xii Dpr Pastikan Pasokan Bbm Terjaga Di Daerah Wisata - Beritaja

2 minggu yang lalu

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ini dilakukan pertimbangan dan memastikan penyediaan serta penyaluran bahan bakar minyak kepada masyarakat di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya aman

Jakarta (BERITAJA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi XII DPR memastikan keandalan penyediaan dan pengedaran BBM subsidi di wilayah wisata, seperti yang dilakukan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan, Labuan Bajo merupakan lokasi wisata yang cukup favorit, sehingga wajib dipastikan pelayanan daya tidak mengalami gangguan, maupun kekurangan dalam penyediaan bahan bakar minyak.

"Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ini dilakukan pertimbangan dan memastikan penyediaan serta penyaluran bahan bakar minyak kepada masyarakat di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya aman," kata Wahyudi Anas saat kunjungan kerja di Manggarai Barat, NTT.

Ia mengatakan bahwa banyak aktivitas produktif masyarakat di Labuan Bajo yang memerlukan BBM. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat faedah bagi masyarakat. Sementara, untuk jenis BBM Umum alias non subsidi, salah satu konsentrasi pemerintah adalah tersedianya bahan bakar avtur untuk jasa penerbangan.

“Perlu dipastikan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi ini tepat sasaran, tepat volume dan tepat faedah bagi masyarakat. Sehingga pemanfatannya memang betul-betul untuk masyarakat yang melakukan aktivitas harian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah,” kata Wahyudi.

Dalam kunjungan ini, BPH Migas juga mengimbau agar pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH) dan seluruh komponen masyarakat bekerja sama mencegah terjadinya penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.

“Pengawasan berbareng ini juga menjadi concern Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan BBM. Misalnya, kapal-kapal di Labuan Bajo yang memang untuk aktivitas bisnis, maka tidak berkuasa mendapatkan BBM subsidi alias BBM kompensasi," kata dia.

BPH Migas juga, ujar Wahyudi, menekankan tanggungjawab menggunakan kode respon sigap (QR Code) untuk pembelian BBM bagi transportasi darat. Sementara masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, transportasi air, UMKM (usaha mikro mini dan menengah) dapat memanfaatkan pembelian BBM dengan surat rekomendasi.

Pentingnya surat rekomendasi sebagai penggerak sektor-sektor produktif juga dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman. BPH Migas telah mengembangkan sistem aplikasi XStar untuk menerbitkan surat rekomendasi secara online.

"Ini merupakan upaya untuk memastikan agar konsumen-konsumen yang bergerak di sektor produktif seperti nelayan, petani, peternak dan upaya mikro mini dan menengah mendapatkan keistimewaan menikmati alokasi kuota BBM subsidi dan kompensasi dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan pemerintah daerah,” kata dia.

Saleh melanjutkan, lembaga Pemerintah Daerah di Provinsi NTT yang belum melakukan aktivasi aplikasi XStar, diharapkan dapat segera melaksanakannya.

"Nanti kita berbincang kembali mengenai Surat Rekomendasi ini agar penyaluran BBM subsidi ialah solar maupun BBM kompensasi ialah pertalite bagi konsumen pengguna betul-betul tepat sasaran. Ini sangat penting," kata Saleh.

Terkait penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi di Manggarai Barat, kata Saleh, hingga saat ini tetap sesuai dengan prognosa yang ditetapkan. BPH Migas memastikan kuota ini bakal mencukupi hingga akhir tahun.

Sementara, untuk masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), Pemerintah telah melaksanakan Program BBM Satu Harga yang dilakukan sejak tahun 2017. Hingga tahun 2024 telah terbangun 583 Penyalur BBM Satu Harga.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan, Labuan Bajo merupakan salah satu wilayah tujuan wisata yang mempunyai kemajuan pesat. Oleh lantaran itu, diperlukan support semua pihak, termasuk penyediaan daya baik BBM, kelistrikan, maupun daya baru terbarukan agar pembangunan wisata di wilayah ini semakin meningkat.

Turut datang dalam kunjungan spesifik ini, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR ialah Mukhtarudin, Christiany Eugenia, Cek Endra, Iyeth Bustami, Syafruddin, Jalal Abdul Nasir, Aqib Ardiansyah, dan Nurwayah.

Selain itu, datang pula Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti.