Trending

BP2MI sebut pelaku TPPO sebagai musuh negara - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Kami berambisi kelak bakal ada tindak pidana lanjutan, ialah tindak pidana pencucian duit (TPPU) dari pengungkapan kasus TPPO

Jakarta (BERITAJA.COM) - Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah (BP2MI) Irjen Pol. Ahmad Kartiko menyebut pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai musuh negara.

“Terhadap pelaku nang membekingi (TPPO) kudu berani dinyatakan sebagai musuh negara,” kata Kartiko di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus mendorong semua kementerian/lembaga untuk secara sungguh-sungguh memperkuat kerja kerjasama dalam memerangi sindikat penempatan terlarangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Karena perihal itu, kata dia, sesuai petunjuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 39 sampai dengan Pasal 42.

“Bahwa amanatnya terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa untuk memberikan perlindungan terhadap PMI dan menghindari mereka dari kejahatan kemanusiaan nang sangat luar biasa,” katanya.

Berita lain dengan Judul: Bareskrim-Kemenlu ingatkan masyarakat waspadai modus perdagangan orang

Kartiko pun mendorong Polri untuk menindak setegas-tegasnya sindikat penempatan terlarangan PMI baik dipenjara secara bentuk maupun dimiskinkan hartanya nang diperoleh dari hasil kejahatan ini.

“Kami berambisi kelak bakal ada tindak pidana lanjutan, ialah tindak pidana pencucian duit (TPPU) dari pengungkapan kasus TPPO,” katanya.

Kartiko mengpenghargaan Bareskrim Polri atas kerja samanya dengan BP2MI dalam upaya memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia.

Sebanyak enam tersangka dari dua jaringan penempatan terlarangan PMI jaringan Indonesia-Aman-Arab Saudi dan Indonesia-Turki-Abu Dhabi. Jaringan Aman telah beraksi sejak 2015 dan diperkirakan sudah 1.000 PMI diberangkatkan secara ilegal.
Berita lain dengan Judul: Bareskrim ungkap dua jaringan TPPO PMI terlarangan ke Timteng

“Bentuk-bentuk kerja sama lebih kuat antara BP2MI dengan Polri dalam perihal pencegahan dan proses penegakan norma untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Negara kudu hadir, negara tidak boleh kalah, dan norma kudu bekerja,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahadjo Puro mengatakan terhadap enam tersangka, selain menjerat para tersangka dengan undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia, pihaknya juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengembangkan kasus tersebut kepada tindak pidana pencucian uang.

“Kami juga bekerja sama dengan PPATK untuk mengetahui tokoh nang terlibat, dari hasil penyelidikan jaringan ini sejak 2015 dan diperkirakan 1.000 orang sudah jadi korban,” kata Djuhandhani.

Berita lain dengan Judul: Polda NTB terbitkan DPO penampung dan pengirim PMI terlarangan tujuan Turki
 



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close