Trending

BKPM: Penerbitan NIB hampir capai 10 juta sejak ada UU Cipta Kerja - Beritaja

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Menariknya, 98 persen dari NIB yang diterbitkan tersebut adalah milik upaya mikro, kecil, dan menengah

Jakarta (BERITAJA) - Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengatakan bahwa sejak UU Cipta Kerja diberlakukan jumlah publikasi nomor induk berupaya (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS) telah mencapai nyaris 10 juta.

“Menariknya, 98 persen dari NIB yang diterbitkan tersebut adalah milik upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Dendy, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dalam seminar umum yang digelar di Yogyakarta, Kamis (4/7), Dendy menyatakan percaya bahwa kemudahan perizinan upaya melalui OSS ini mendorong para pelaku upaya untuk berani mengawali dan mengembangkan usahanya secara legal.

Ia menegaskan bahwa reformasi struktural yang melahirkan UU Cipta Kerja ini justru menjadikan UMKM sebagai tuan rumah di negeri sendiri, mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara.

Dendy mengatakan bahwa ada beberapa penyesuaian mengenai dengan skala upaya dalam kriteria usaha. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mendorong UMKM agar dapat naik kelas, serta dalam upaya pemberdayaan dan kemudahan.

Dia berambisi dengan adanya kemudahan dan pemberdayaan ini, UMKM di Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja ini disusun berasas prinsip-prinsip pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

Itu termasuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dibuat dengan memperhatikan kemudahan dan kesejahteraan upaya mikro dan mini tersebut.

“Karena dalam 100 persen upaya yang ada di Indonesia, 99,99 persen adalah UMKM. Sehingga dalam pasal 3 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk untuk tujuan menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, upaya mikro mini dan menengah,” katanya.

Arif meluruskan mengenai istilah penanammodal yang kerap disalahartikan oleh banyak orang. Menurutnya, penanammodal adalah satu kalimat yang berkarakter netral, tidak mengpetunjuk pada golongan atas dan besar, tetapi penduduk Indonesia yang bergerak di bagian upaya mikro itu pun juga dinilainya sebagai penanammodal bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

“Selain investor, justru pelaku upaya mikro ini adalah inventor, lantaran mengkreasikan pekerjaan dan membangun ekosistem ekonomi,” ujar Arif.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada, Agus Wahyudi, menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, ialah menciptakan lapangan kerja yang elastis dan bergerak dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial.

“Dalam sektor kewirausahaan, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam perizinan berupaya dan insentif kepada UMKM, sehingga ini memudahkan mahasiswa dan para alumni untuk semakin semangat berusaha,” kata Agus.

Seminar umum ini dihadiri oleh 250 orang dari perwakilan dinas Provinsi DIY, akademisi, serta para pelaku upaya UMKM dan koperasi.

Baca juga: Presiden: Sistem "online" mesti pastikan kemudahan perizinan acara
Baca juga: Menko Luhut dukung tambahan anggaran untuk OSS


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close