Bkkbn Dorong Integrasi Gdpk Dalam Dokumen Perencanaan Daerah - Beritaja

3 minggu yang lalu

Kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, itu berasal dari keluarga

Surabaya (BERITAJA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong pemerintah wilayah (pemda) mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam arsip perencanaan wilayah guna mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Surabaya, Jawa Timur, Senin mengatakan pembangunan kependudukan berkarakter multisektor dan memerlukan keterlibatan seluruh kementerian/lembaga serta perangkat daerah.

"Grand design ini mencakup jumlah, kualitas, persebaran, hingga info kependudukan. Tidak mampu hanya mengandalkan BKKBN saja, tetapi mesti melibatkan semua sektor," ujar Bonivasius dalam aktivitas Integrasi GDPK yang berjalan di Kampus STIESIA Surabaya.

Ia menegaskan pembangunan SDM merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pelaksanaannya mesti dimulai dari pembangunan family sebagai unit terkecil masyarakat.

"Kalau kita bicara tentang pengembangan SDM, itu berasal dari keluarga. Ini menjadi tugas dan amanah yang mesti kami laksanakan untuk menyukseskan program Presiden," ujarnya.

Terkait bingkisan demografi, Bonivasius mengingatkan potensi masyarakat usia produktif yang sekarang mencapai nyaris 70 persen mesti dioptimalkan dengan peningkatan pendidikan, keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja.

"Bonus demografi tidak otomatis membawa keuntungan. Sektor informal tetap dominan dan partisipasi wanita dalam bumi kerja mesti terus ditingkatkan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati mengatakan penyusunan GDPK menjadi krusial sebagai referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Pemerintah wilayah perlu memastikan pencapaian target-target pembangunan SDM setiap tahun di bagian pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga," ujarnya.

BKKBN juga memberikan penghargaan kepada sejumlah wilayah di Jatim atas capaian integrasi GDPK.

"Pelaksanaan GDPK mesti dikawal secara berkepanjangan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang, yang hasilnya baru terlihat dalam 20 tahun ke depan," kata Bonivasius.

anda berada diakhir artikel berita dengan judul: