Trending

BI Jateng: Konsumen bisa laporkan "surcharge" pada bank penyelenggara - Beritaja

Sedang Trending 1 minggu yang lalu
Ada sanksinya, mulai surat teguran, hingga penghentian alias pencabutan jasa ADC

Denpasar (BERITAJA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa masyarakat sebagai konsumenmampu melaporkan jika dikenakan surcharge alias biaya tambahan saat pembayaran menggunakan kartu angsuran maupun kartu debit kepada bank penyelenggara.

"Surcharge tidak boleh dibebankan kepada konsumen," kata Kepala Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) Kantor Perwakilan BI Jateng Hendarwan, saat "media gathering BI Jateng" di Denpasar, Bali, Kamis.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran bahwa penyedia peralatan dan/atau jasa (merchant) dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada pengguna jasa (pembeli/konsumen).

Diakuinya, mungkin ada beberapa gerai perbelanjaan yang membebankan surcharge dengan argumen berbeda jasa perbankan yang digunakan, tetapi tetap tidak boleh.

"Rata-rata memang nilainya kecil, antara 1-3 persen dari nilai barang. Namun, jika dikalilipatkan besar. Kalau tidak sesuai ketentuan, konsumenmampu menolak," katanya.

Namun, kata dia, bagi konsumen yang sudah telanjur dibebani surcharge bisa melaporkan kepada bank penyelenggara kartu angsuran alias debet miliknya.

Baca juga: Bank Mega bakal perluas kerja sama sesuaikan style hidup nasabah
Baca juga: MNC Bank gandeng FamilyMart meluncurkan kartu angsuran "co-branding"

​​​​​​Menurut dia, konsumen yang dibebani surcharge berarti terindikasi mengalami kerugian finansial sehinggamampu melaporkan gerai tersebut kepada bank penyelenggara.

"Ada sanksinya, mulai surat teguran, hingga penghentian alias pencabutan jasa ADC (administrasi kredit) dari bank yang bersangkutan," katanya.

Karena itu, dia mengimbau pemilik gerai shopping untuk tidak membebankan surcharge kepada konsumen meski berbeda jasa perbankan yang digunakan.

"Apabila tidak ada kesepakatan dengan konsumen, misalnya sudah mengadu tetapi tidak puas,mampu mengadu ke BI," katanya.

Layanan pengaduan BImampu disampaikan melalui nomor telepon "131" yang mempunyai tiga fungsi, ialah edukasi, konsultasi, dan fasilitasi.

"BImampu memfasilitasi, mempertemukan konsumen dengan penyelenggara, alias mediasi. Kalau tetap tidak puasmampu ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Di BI tetap digodok, tetapi biasanya (aduan, red.) sudah selesai di fasilitasi," katanya.

Baca juga: BI DKI terima 524 kejuaraan terbanyak mengenai etika penagihan kartu kredit
Baca juga: Pengaduan meningkat, OJK terima 14.088 kejuaraan via APPK hingga Desember

 


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close