Bi Bali Tekankan Perlu Antisipasi Distribusi Elpiji 3kg Cegah Inflasi - Beritaja

Denpasar (BERITAJA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menekankan, pola pengedaran elpiji subsidi ukuran tiga kilogram mendatang perlu diantisipasi untuk mencegah potensi terjadinya inflasi.

“Kebijakan pengedaran elpiji 3 kg perlu diantisipasi lebih lanjut untuk memitigasi kenaikan nilai di tingkat konsumen,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Rabu.

Menurut Erwin, pihaknya bakal memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten/kota di Bali untuk mengimplementasikan strategi 4K dalam pengendalian inflasi salah satunya kesiapan pasokan dan kelancaran distribusi.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan mulai 1 Februari 2025 penjualan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi ukuran tiga kilogram hanya sampai di pangkalan dan tidak ada lagi di tingkat pengecer.

Pasalnya, nilai di tingkat pengecer harganya melampaui nilai satuan tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.

Provinsi Bali misalnya menetapkan HET LPG melon itu sebesar Rp18 ribu per tabung.

Namun realisasi di tingkat pengecer mencapai hingga kisaran Rp22 ribu-23 ribu.

Meski begitu, setelah adanya perubahan pola pengedaran hanya berakhir di pangkalan resmi, memberi akibat kepada konsumen di antaranya terjadinya antrean panjang dan kesiapan minim yang terjadi di sejumlah titik di tanah air.

Bahkan harganya di tingkat pengecer alias warung salah satunya di Batubulan, Kabupaten Gianyar mencapai Rp25 ribu saat perubahan pola itu terjadi.

Presiden Prabowo Subianto kemudian membatalkan kebijakan itu dan mengembalikan pengedaran LPG tiga kilogram dapat dilakukan kembali per Selasa (4/2) di tingkat pengecer, sembari secara beriringan rencananya pengecer juga bakal dijadikan sebagai subpangkalan resmi.

Di sisi lain, BI Bali juga mencermati beberapa akibat inflasi yang perlu diwaspadai mendatang seperti gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan penyakit ternak dan tanaman serta menghalang pengedaran pangan.

Kemudian, kenaikan nilai bensin non subsidi berpotensi mendorong kenaikan tarif pikulan darat dan nilai minyak goreng serta emas perhiasan juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan nilai minyak sawit mentah (CPO) dan emas global.

“Kami membujuk seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas nilai dengan peningkatan produktivitas pertanian serta efisiensi rantai pasok,” ujarnya.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pada Januari 2025 secara bulanan di Pulau Dewata mengalami deflasi sebesar minus 0,02 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,31 persen.

Secara tahunan, inflasi di Bali mencapai 2,34 persen selama 2024 alias tetap berada dalam rentang sasaran.

Baca juga: Menteri ESDM: 375.000 pengecer naik status jadi subpangkalan LPG 3 kg

Baca juga: Pertamina siap jalankan petunjuk soal pengecer elpiji subsidi

Editor: Dedy
Copyright © BERITAJA 2025