Trending

Bawaslu sebut ada potensi gesekan di tahapan pilkada - Beritaja

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Jakarta (BERITAJA) - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai seluruh tahapan pemilihan kepala wilayah (pilkada) rawan lantaran berpotensi terjadinya gesekan.

“Misalnya dengan calon potensial yang bakal maju, tetapi kami menyatakan bahwa bentrok sangat dekat, konfliknya dengan lingkungan terdekat. Masyarakat bakal memilih pemimpin terbaiknya di wilayah yang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga ini juga menyatakan tidak hanya bentrok elite, tetapi juga bentrok di wilayah itu,” kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, arti undang-undang, pemilu dan pemilihan itu tetap terdapat perbedaan. Dirinya mencontohkan jika masyarakatmampu bicara soal dilarang menghina seseorang berasas agama, suku, ras, untuk calon gubernur, bupati, dan wali kota di Undang-Undang Pemilu.

"Tetapi yang berbeda adalah di undang-undang pemilihan, pada poin tersebut menekankan melakukan kampanye berupa menghasut dan memfitnah, ini yang perlu digarisbawahi, mengadu domba partai politik, perseorangan dan alias golongan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Komnas-Bawaslu teken MoU cegah kekerasan terhadap wanita dalam Pilkada 2024

Baca juga: Bawaslu Samarinda laporkan tiga ASN diduga langgar netralitas

Selain itu, Lolly menjelaskan ada pertanyaan kunci yang sering ditanyakan mengenai arti kampanye dalam undang-undang kepala daerah.

“Kalau di Undang-Undang Pemilu arti kampanye sudah lebih detail, unsurnya dijelaskan, gambaran dirinya termuat, tetapi arti kampanye dalam UU Kepala Daerah, justru tidak mendetailkan soal unsur, siapa saja yang bakalmampu dikenai obyek kampanye seperti apa yang kemudian dilarang, dan berkenaan dengan gambaran diri itu tidak ada lantaran arti sangat umum, aktivitas untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program, calon gubernur, calon wakil gubernur,” kata Lolly.

Dia mengatakan Bawaslu mencoba mengidentifikasi pasal apa saja yang berpotensi menjadi pasal karet, pasal mana saja yang berpotensi tidakmampu di eksekusi hingga pasal mana saja yang bakal berhadapan dengan sesama penyelenggara.

"Karena dimensi kerawanan, ada potensi sosial politiknya ada konteks penyelenggaraan, ada konteks kontestasinya dan ada konteks partisipasinya,” katanya.*

Baca juga: Bawaslu Kaltim tindak lanjut putusan MK menghitung suara ulang 147 TPS

Baca juga: Komisi II DPR rapat dengan KPU-Bawaslu telaah RKP dan RAPBN Tahun 2025


Editor: Mahfud
Copyright © BERITAJA 2024







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close