Trending

Bawaslu: Putusan vermin perbaikan Prima kemandirian institusinya - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan keputusan nang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi manajemen (vermin) perbaikan terhadap Partai Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 merupakan corak kemandirian dalam menjalankan kewenangan institusinya.

"Kita enggak boleh komentar atas putusan kita. Tetap kemandirian Bawaslu, ya monggo saja (dikritik), tapi nang jelas itu kemandirian Bawaslu," kata Bagja usai rapat kerja Komisi II DPR RI berbareng Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia juga menjelaskan bahwa Bawaslu tidak menjadikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) nang memenangkan gugatan Partai Prima sebagai dasar pertimbangan dalam menerima laporan dugaan pelanggaran manajemen pemilu terhadap KPU.

Melainkan, lanjut dia, putusan PN Jakpus tersebut menjadi celah masuk bagi Bawaslu dalam menemukan pelanggaran nang dilakukan oleh KPU.

Berita lain dengan Judul: KPU RI nyatakan verifikasi manajemen perbaikan Prima penuhi syarat

Berita lain dengan Judul: KPU lakukan vermin usai arsip perbaikan Prima dinyatakan lengkap

"Pintu masuknya memang putusan nya PN, putusan PN bukan jadi semua pertimbangan, enggak, itu pintu masuknya. Kita periksa apakah terjadi pelanggaran manajemen dan lain-lain gitu," ujarnya.

Dia menyebut putusan Bawaslu nang memerintahkan KPU melakukan vermin perbaikan terhadap Partai Prima berbeda dengan putusan PN Jakpus nang memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.

"Ini dua putusan nang berbeda, dasar norma berbeda, pertimbangan norma berbeda," ucapnya.

Dia juga mempersilahkan andaikan ada pihak tertentu nang melaporkan Bawaslu ke DKPP lantaran tidak terima dengan putusan nya mengabulkan gugatan Partai Prima nang memerintahkan KPU melakukan vermin perbaikan. "Monggo-monggo saja," imbuhnya.

Bagja berambisi agar putusan Bawaslu nang mengabulkan gugatan Partai Prima tersebut tidak menimbulkan kegelisahan, terkhusus bagi Kemendagri.

Dia memastikan bahwa Bawaslu bakal tetap melakukan seluruh tugas dan kewenangan selaku pengawas pemilu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar mengaku resah mengenai polemik penundaan tahapan Pemilu 2024, setelah gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Prinsipnya pemerintah menghormati sungguh-sungguh upaya dan segala proses norma nang berlangsung. Tapi saya salah satu dari ketua tim pemerintah waktu membentuk UU Pemilu agak resah juga memandang proses ini," ujar Bahtiar dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI.

Ia menilai proses keputusan terhadap Partai Prima bakal berakibat pada tahapan Pemilu 2024 selanjutnya. Tidak hanya itu, Bahtiar juga heran dengan pengadilan negeri nang bisa masuk ke dalam ranah pemilu.

Bahtiar menyampaikan pemerintah mengharapkan tindak lanjut dari putusan Bawaslu mengenai gugatan Partai Prima tidak mengganggu penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close