Trending

Bareskrim ungkap dua jaringan TPPO PMI ilegal ke Timteng - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Jakarta (BERITAJA.COM) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menangkap para pelaku dari dua jaringan nang memberangkatkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara terlarangan ke sejumlah negara wilayah Timur Tegah (Timteng).

Dari pengungkapan tersebut, Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menahan enam orang tersangka dari dua jaringan nang diungkap dalam konvensi pers nang berjalan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut jaringan pertama, Indonesia-Amman, Yordania- Arab Saudi dengan pelaku utama nang menggerakkan jaringan ini ada dua tersangka ZA dan SA.

Jaringan tersebut telah beraksi sejak 2015, diperkirakan sudah mengirimkan 1.000 PMI secara ilegal. Nang kedua, jaringan Indonesia-Turki-Abu Dhabi dengan tersangka OP.

“Pengungkapan ini diawali dengan adanya info dari Kedutaan Besar RI di Amman, Yordania, tentang penanganan kasus penduduk negara Indonesia alias PMI nang terindikasi menjadi korban TPPO,” kata Djuhandhani.

Atas laporan tersebut, kata Djuhandhani, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman kepada para korban. Para pelaku menjanjikan korban dipekerjakan secara terlarangan ke negara tujuan Arab Saudi melalui negara Yordania sebagai negara transit, nang mengakibatkan PMI tersebut tereksploitasi secara tenaga.

Dari jaringan pertama, petugas menangkap lima tersangka, ialah MA (53) berkedudukan sebagai perekrut korban dari wilayah asal Jawa Barat, selanjutnya menyerahkan korban kepada tersangka SR dengan untung nang diperoleh MA sebesar Rp3 juta per orang.

Tersangka kedua adalah ZA (54) ditangkap di Kramat Jati, Jakarta Timur, berkedudukan memproses dan membiayai keberangkatan korban ke negara Arab Saudi dan berasosiasi langsung dengan perekrutan di Arab Saudi.

“Dari hasil itu untung nang diperoleh ZA per orang Rp6 juta,” kata Djuhandhani.

Setelah menangkap tiga orang tersangka itu, interogator melakukan pengembangan dari jaringan tersebut, didapati tersangka SR (53) ditangkap di Jawa Timur, berkedudukan sebagai pengurus paspor calon PMI ilegal.

“SR juga menerima korban dari tersangka MA membantu proses keberangkatan PMI baik itu kesehatan, penyediaan tiket. SR memperoleh untung Rp4 juta per orang,” katanya.

Kemudian dari jaringan AS tim menangkap dua orang tersangka, ialah RR (38) ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat, berkedudukan sebagai penyedia tempat penampungan, memproses keberangkatan korban ke negara tujuan Arab Saudi dan menyediakan paspor dan visa.

RR juga berkedudukan mengirimkan langsung korban ke Arab Saudi, Dari para korban, tersangka memperoleh untung rata-rata Rp6,5 juta.

Tersangka berikutnya, AS (58) ditangkap di Duren Sawit, Jakarta Timur, berkedudukan menyediakan tempat penampungan dan memproses keberangkatan para korban ke Arab Saudi.

“AS mempunyai hubungan langsung dengan perekrut di Arab Saudi, ini sedang didalami. Keuntungan diperoleh kerabat AS ialah Rp 5 juta per orang,” kata Djuhandhani.

Selanjutnya jaringan Indonesia-Turki-Abu Dhabi, tersangka OP (40), ditangkap di Bali, berkedudukan menyediakan tempat penampungan dan memproses keberangkatan para korban ke negara tujuan. Ia juga berkedudukan menyediakan paspor, visa dan melakukan tes kesehatan.

Djuhandhani menjelaskan jaringan OP terungkap berasas info dari KBRI di Singapura mengenai adanya WNI nang menjadi korban TPPO. Dari keterangan korban diperoleh info mengenai tersangka.

Modus nang dilakukan tersangka PO, merekrut pekerja menggunakan perusahaan PT Savanah Agency Indoensia nang tidak terdaftar sebagai penempatan pekerja migran.

Tersangka menjanjikan untuk bekerja sebagai tenaga ahli ke luar negeri seperti Turki, Abu Dhabi, Polandia, dan Inggris.

Kepada korbannya, tersangka OP meminta korban bayar sebesar Rp15 juta hingga Rp 40 juta sebagai biaya pengurusan keberangkatan ke luar negeri.

“Setibanya di Singapura dengan argumen transit, para korban tidak melanjutkan keberangkatan ke negeri nang dijanjikan, namun ditelantarkan,” kata Djuhandhani.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Kemudian Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan ancaman balasan maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp15 miliar.

Sebelumnya, bulan Februari, Dittipidum Bareskrim Polri juga mengungkap jaringan TPPO PMI terlarangan ke negara Kamboja dengan menangkap dua orang tersangka.
 



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close