Trending

Bareskrim-Kemenlu ingatkan masyarakat waspadai modus perdagangan orang - BeritAja

Sedang Trending 1 tahun yang lalu

Sedikitnya ada empat modus nang perlu diwaspadai oleh masyarakat

Jakarta (BERITAJA.COM) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri dan Kementerian Luar Negeri mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus-modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengingat kasus tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dalam konvensi pers pengungkapan kasus TPP) di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha mengatakan sedikitnya ada empat modus nang perlu diwaspadai oleh masyarakat.

“Yang pertama berhati-hati terhadap tawaran bekerja di luar negeri nang banyak disampaikan melalui jaringan sosial media, makelar alias sponsor,” kata Yudha.

Sebagai informasi, kata dia, sampai saat ini Pemerintah Indonesia tetap menerapkan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap 14 negara nang ada di area Timur Tengah.

Sehingga, lanjut dia, ketika ada tawaran bekerja di Timur Tengah dipastikan tidak sesuai dengan prosedur namalain ilegal.

“Kedua, jangan berangkat ke luar negeri untuk bekerja melalui makelar alias sponsor, berangkatlah melalui jalur resmi, melalui dinas tenaga kerja wilayah setempat, maupun oleh BP3MI nang ada di wilayah masing-masing,” katanya.

Berita lain dengan Judul: Bareskrim ungkap dua jaringan TPPO PMI terlarangan ke Timteng

Modus nang ketiga nang perlu diwaspadai adalah masyarakat jangan mau menerima duit panjar nang biasa disampaikan oleh makelar alias sponsor dengan besaran bervariasi antara Rp5 juta sampai Rp10 juta.

“Jangan pernah menerimanya, lantaran itu adalah corak jeratan hutang dan itu adalah salah satu unsur pidana dalam TPPO,” paparnya.

Kewaspadaan berikutnya adalah jangan memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri ketika sudah tau tidak sesuai prosedur. Dan, jangan pula berangkat tanpa menggunakan visa kerja.

Modus nang biasa dilakukan saat ini utamanya ke Timur Tengah dalam menggunakan visa ziaroh ataupun visa umroh.

“Jika dijanjikan kerja ke Timur Tengah dengan menggunakan visa ziaroh alias umroh jangan berangkat,” papar Yudha.

Setelah menemukan modus-modus ini, kata Yudha, masyarakat diimbau untuk melaporkan segala macam aktivitas makelar alias sponsor tersebut kepada Polri termasuk kepada calon PMI nang bakal berangkat nang mengetahui berangkat tidak sesuai prosedur, diminta melakukan langkah pencegahan untuk tidak berangkat.

“Karena bakal lebih baik, mencegah di Indonesia dari pada kelak tereksploitasi di luar negeri,” katanya.

Berita lain dengan Judul: Mahfud segera datangi letak diduga banyak kejahatan perdagangan orang

Kementerian Luar Negeri mencatat terjadi peningkatan kasus TPPO WNI dari kurun waktu 2021 sampai 2022 meningkat 100 persen lebih. Data di kementerian menyebut, tahun 2021 terdapat 361 kasus TPPO, setahun berikutnya meningkat menjadi 752 kasus.

Menurut Yudha, nomor tersebut kemungkinan besar hanya puncak gunung es, nang artinya tetap banyak korban nang kemungkinan tidak dapat melapor.

Yudha menyampaikan, penegakan norma TPPO nang dilakukan oleh Polri adalah corak kehadiran negara. Namun, akar masalah dari TPPO perlu di atas secara komprehensif termasuk langkah-langkah pencegahan nang efektif.

“Salah satu langkah pencegahan nang efektif adalah gimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus TPPO,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan meningkatnya kasus TPPO ini mengenai dengan peningkatan keahlian Polri di lapangan dalam melakukan penindakan TPPO.

Selain itu, aspek lainnya berasas hasil pemeriksaan, lantaran adanya iming-iming dan rayu rayu mengenai penghasilan lebih besar dari UMR sehingga banyak masyarakat berambisi untuk bekerja di luar negeri.

“Ruang lingkup kerja nang lebih menjanjikan, ini nang selalu disebarkan ke masyarakat. Pendekatannya ada nang lewat media sosial, selebaran dan dari pintu ke pintu alias door to door juga,” kata Djuhandhani.

Berita lain dengan Judul: KemenPPPA minta K/L selaraskan program kerja dengan RAN PP TPPO
Berita lain dengan Judul: Pimpin "Bali Process", Menlu RI ajak berantas perdagangan orang
Berita lain dengan Judul: Menteri Bintang: Butuh kerja semua pihak berantas perdagangan orang

 



COPYRIGHT © BERITAJA.COM 2023







Silakan baca konten menarik lainnya dari Beritaja.com di
close