Bappenas Ambil Peran Revisi Isu Kelembagaan Pengembangan Nuklir - Beritaja

1 bulan yang lalu

Problemnya nuklir ini sering disangka sesuatu yang gampang, tapi ekosistemnya belum terbentuk. Ini yang mesti kita mulai.

Jakarta (BERITAJA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bakal mengambil peran membentuk golongan kerja yang bekerja merevisi rumor kelembagaan pengembangan nuklir.

“Kita jangan sampai keluar dari pemisah kita di perencanaan. Karena inilah momennya, tidak mampudiulang. Kalau kita terlewat, kita bakal terus terjebak dalam obrolan seperti ini tanpa tindakan nyata,” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard saat menerima perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

Untuk pengembangan pembangkit nuklir, Indonesia disebut tetap belum memenuhi tiga aspek, ialah posisi nasional, kesiapan organisasi, serta pemetaan para pemangku kepentingan.

Sebagai langkah awal, pihaknya bakal berkedudukan membentuk golongan kerja yang bekerja untuk merevisi rumor kelembagaan, termasuk surat rekomendasi kepada Presiden RI.

“Rekomendasi langkah strategis selanjutnya adalah membentuk tim percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang kuat dan independen, reformasi izin dan kebijakan daya nuklir, dan pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Bappenas dengan ORTN BRIN dan PT Industri Nuklir Indonesia membahas perubahan kelembagaan dan ketenaganukliran, termasuk support terhadap tenaga nuklir,

“Problemnya nuklir ini sering disangka sesuatu yang gampang, tapi ekosistemnya belum terbentuk. Ini yang mesti kita mulai. Ini jadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan itu,” ujar Febrian.

Rencana untuk membangun PLTN dinyatakan sudah muncul sejak perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi. Namun, rumor sosial politik dan rumor kelembagaan menjadi tantangan.

“Kita ini dalam banyak perihal masalahnya itu di tingkatan makronya, tetap punya rumor politik iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) lantaran implikasinya ke kelembagaan. Dari sisi kebijakan publik, rumor dan buahpikiran untuk membangun PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Amich Alhumami.

Saat ini, pemanfaatan nuklir tetap terbatas pada sektor non-energi seperti sektor kesehatan, pangan, hingga pertanian. Sementara itu, Indonesia disebut telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Nuklir dinilai mampumenjadi salah satu sumber daya bersih yang dapat dikembangkan dengan kapabilitas masif dalam waktu singkat, sekaligus mendukung kebijakan transisi energi.